Besok, Pemkot Surabaya Berlakukan PPKM Mikro

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang akan dimulai pada Selasa-Senin, 9-22 Februari 2021. 

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyampaikan, dalam penerapan PPKM Mikro ini kampung tangguh menjadi sektor yang paling penting. Sehingga, leading sektornya ada di tingkat kelurahan.

Whisnu mengatakan, kampung tangguh yang ada harus benar-benar melakukan upaya pembatasan kegiatan masyarakat serta penegakan disiplin protokol kesehatan.

“Kemudian kalau bicara PPKM Mikro kita bicara zona merah kalau dua ke atas, kalau ada dua ke atas kasus berarti daerah itu sudah zona merah, nanti akan kita blok, lalu kita tracing testing. Kalau ditemukan kasus akan langsung kita isolasi di Hotel Asrama Haji atau RS Rujukan,” kata Whisnu usai diskusi di Balai Kota Surabaya, Senin 8 Februari 2021.

Ia menegaskan, seluruh pihak di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan harus menerapkan aturan yang tegas. Salah satunya tidak memperboleh pasien yang positif untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Sebab, kasus klaster keluarga tertinggi di Surabaya.

“Sudah tiga minggu saya instruksi tidak ada isolasi mandiri karena kasus tertinggi isolasi mandiri di rumah. Masukan dari kecamatan tadi agar RS tidak memberikan rekomendasi untuk isolasi mandiri. Kalau untuk RS pemerintah aman, tapi kalau RS swasta kita minta jangan beri rekom untuk isolasi mandiri dan harus komunikasi dengan tim Satgas Kota Surabaya,” ujarnya.

Selain itu, harus terus dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan juga menggelar operasi yustisi di titik keramaian.

Karena memperkuat kampung tangguh, Whisnu mengatakan, tetap akan memberi bantuan berupa barang maupun uang. Kalau sulit dalam pelaporan akan diberikan barang seperti sprayer, disinfektan, dan barang lain yang dibutuhkan.

Dalam persiapan pelaksanaan PPKM skala mikro, Pemkot Surabaya memanggil tiga pilar di tingkat kecamatan mulai dari camat, serta jajaran TNI dan Polri dalam rangka koordinasi persiapan penerapan PPKM Mikro.