Besok, 226 Pj Kades di Probolinggo Dilantik
Meski sempat menjerat Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, anggota DPR RI terkait jual beli jabatan penjabat kepala desa (Pj Kades), Plt Bupati Timbul Prihanjoko tetap akan melantik 226 Pj Kades, Kamis besok, 9 September 2021.
Awalnya, sebanyak 251 kades di Kabupaten Probolinggo masa jabatannya berakhir pada 9 September. Dan seorang kades yakni, di Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton akan berakhir masa jabatannya, 26 Oktober 2021 mendatang.
Sisi lain, sebanyak 25 desa sudah diisi Pj kades untuk menggantikan kades definitif yang meninggal sebelum masa jabatan berakhir dan terjerat kasus hukum. Sehingga ada 226 kepala desa yang akan diisi oleh Pj kades.
“Sehingga kami harus menunjuk 226 aparatur sipil negara (ASN) sebagai Pj Kades untuk mengisi kekosongan jabatan kades tersebut,” kata Plt Bupati Timbul Prihanjoko di pendopo kabupaten setempat, Rabu sore, 8 September 2021.
Disinggung apakah pemkab melakukan seleksi terhadap para ASN yang ditugaskan menjadi Pj kades, Timbul mengatakan, waktu pelantikan sudah mendesak. “Tidak mungkin dilakukan seleksi, sebab Kamis besok sudah harus dilantik. Yang terpenting, Pj kades terisi dulu,” ujarnya.
Sementara itu terkait pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo, puluhan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu, 8 Sptember 2021.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, Apdesi mendesak agar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tidak ditunda.
“Saat bertemu DPRD kami juga membahas soal anggaran pilkades, juga muatan lokal pada perbup, yang tidak berpihak kepada kepentingan calon petahana (incumbent),” katanya.
Desakan Apdesi, kata Hasan, sebagian besar dikabulkan. Di antaranya, pihak eksekutif (pemkab) menyetujui pilkades akan digelar, Februari 2022 mendatang.
Muatan-muatan yang mengandung polemik, kata Kades Penambangan itu, tidak akan tercantum dalam draft perbup terkat pilkades.
Sementara itu, Wakil DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra yang menerima pengaduan Apdesi mengatakan, pihak eksekutif sudah menerima masukan dari Apdesi.
“ Kami juga segera membahas draft perbup tersebut dengan beberapa pihak. Sehingga kami berharap, Oktober 2021 tahapan Pilkades sudah dimulai,” katanya.