Berstatus PSBB, Ganjar Pastikan Kesiapan Logistik di Tegal

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginstruksikan Pemkot Tegal segera memberi laporan kesiapan logistik, transportasi, sosial ekonomi sampai keamanan setelah ditetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Selain itu, gubernur berambut putih itu minta rencana aksi penanganan COVID-19 yang disiapkan.

Kementerian Kesehatan telah memutuskan status Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Kota Tegal, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Dalam surat itu disebut, terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan di Kota Tegal yang disertai transmisi lokal.

"Baru saja saya mendapatkan konfirmasi surat dari Kemenkes yang mengizinkan Kota Tegal untuk PSBB. Sudah dapat saya," kata Ganjar, Jumat, 17 April 2020.

Ganjar mengatakan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Pemkot Tegal. Selain menanyakan apakah sudah menerima surat keputusan tersebut, Ganjar mengatakan dirinya juga menanyakan kesiapan menghadapi PSBB kepada Wakil Wali Kota Tegal.

"Tolong saya berikan laporan persiapan-persiapannya untuk logistik, transportasi, sosial ekonomi sampai keamanannya. Kalau itu sudah disampaikan mudah-mudahan semua bisa belajar dari sana," kata Ganjar.

Sebelum surat keputusan tersebut keluar, dua hari lalu pengajuan PSBB Kota Tegal sempat ditolak Kemenkes dan diminta untuk melengkapi data. Ganjar mengatakan, soal data tersebut sebenarnya yang dia wanti-wanti untuk dilengkapi jika Kota Tegal ingin menerapkan PSBB.

"Sekarang ditindaklanjuti, dan kini sudah dilengkapi datanya. Tadi juga ada lampirannya berkaitan apa yang akan dilakukan. Sekarang saya minta rencana aksi terkait hal yang saya sebutkan itu," katanya.

Surat Keputusan Kementerian Kesehatan terkait penetapan PSBB untuk Kota Tegal itu bernomor HK.0 1.07lMENKES/2s8l2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Dengan keputusan itu maka Pemerintah Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten
mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar itu dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat
bukti penyebaran. Untuk pemberlakuan dimulai pada tanggal
ditetapkan.