Berebut Kursi Gubernur DKI, Dua Kandidat dari Istana

Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Pilkada berikutnya akan digelar seretak 2024 bersamaan dengan Pemilu dan Pilpres. Teka-teki siapa sosok yang beruntung untuk menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta tanpa melalui Pilkada sepeninggal Anies Baswedan, terus menjadi perhatian publik.

Sejauh ini telah muncul sejumlah nama calon penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang akan melanjutkan Anies hingga 2024. Dua diantaranya dari Istana. Yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.

Kandidat lainnya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Rekam Jejak Kandidat

Heru Budi Hartono

Nama Heru Budi Hartono sudah muncul jauh-jauh hari. Sejumlah fraksi di DPRD DKI juga kerap menyebut Heru sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Heru dinilai lebih memahami persoalan dan mengerti seluk beluk di Pemerintah Provinsi Jakarta. Pasalnya, Heru lama berkarier di lingkungan Pemprov DKI.

Dalam rekam jejak Heru, ia pernah menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara pada 2014 dan setahun berselang ia mengemban posisi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Heru juga dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Dengan pertimbangan, calon Pj Gubernur DKI akan ditunjuk langsung oleh Jokowi.

Juri Ardiantoro

Juri sempat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada 2003. Dua tahun berselang, ia diangkat sebagai Plt Ketua KPU DKI Jakarta, lantaran M Taufik yang saat itu menjabat sebagai ketua definitif ditahan kejaksaan karena terlibat kasus korupsi.

Selanjutnya, pada 2007 ia terpilih menjadi Ketua KPU Jakarta definitif. Ia kemudian terpilih lagi menjadi komisioner dan Ketua KPU DKI pada 2008-2013. Setelah di Jakarta, Juri terpilih menjadi komisioner KPU pusat periode 2012-2017. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua KPU pada 2016-2017 menggantikan Husni Kamil Malik yang wafat.

Marullah Matali

Marullah tahu seluk beluk DKI Jakarta. Ia pun dianggap memenuhi syarat administratif menjadi Pj Gubernur DKI.

Aturan syarat administrasi yang dimaksud tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam UU itu menyatakan bahwa penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Merujuk aturan tersebut, secara administrasi, Marullah merupakan satu-satunya ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono, menjagokan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menjadi salah satu sosok yang masuk kandidat Penjabat (Pj) Gubernur. Ia dinilai penuhi syarat jadi calon pengganti Anies Baswedan.

"Ada satu orang yang memenuhi syarat administrasi yakni Pak Sekda " kata Gembong, kepada wartawan Senin 12 September 2022.

Gembong menjelaskan, secara administrasi, Marullah Matali merupakan satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I di Pemprov DKI. Sehingga memenuhi syarat diusulkan sebagai Pj Gubernur DKI.

Bahtiar

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menilai, Bahtiar memenuhi kriteria Pj Gubernur. Bahtiar merupakan ASN sekaligus pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri.

Berpengalaman di bidang politik dan pemerintahan umum. Ia meyakini pengalaman itu akan berguna dalam menjaga stabilitas politik di DKI selama Pemilu 2024. Bahtiar juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur. Misalnya Pjs Gubernur Kepulauan Riau.

Syarat Pj Gubernur DKI

Syarat menjadi Pj Gubernur tertuang dalam pasal 201 ayat 10 pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya sudah menyatakan bahwa bahwa calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diajukan ke Presiden Joko Widodo bakal berjumlah enam orang. Enam nama calon itu akan diusulkan dua pihak, tiga dari DPRD DKI Jakarta dan tiga dari Kemendagri.

Tito juga sudah menyurati Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi agar tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta itu paling lambat dikirimkan 16 September atau satu bulan sebelum masa jabatan Anies Habis.