Bencana Humbang Hasundutan, BNPB Minta Tetapkan Tanggap Darurat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, untuk menetapkan status tanggap darurat, usai bencana banjir bandang dan tanah longsor, Jumat, 1 Desember 2023 pukul 21.25 WIB.

“Tim yang terdiri dari Kedeputian Logistik Peralatan, Kedeputian Penanganan Darurat dan Tenaga Ahli BNPB tiba di lapangan untuk memberikan pendampingan penanganan darurat,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu 3 Desember 2023.

Abdul Muhari menjelaskan, pendampingan tersebut sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tersebut meliputi yang pertama arahan untuk menetapkan status tanggap darurat bencana. Sehingga seluruh stakeholder maupun dunia usaha dapat segera memberikan dukungan sesuai kebutuhan.

Kepala BNPB juga memberikan arahan untuk aktivasi posko darurat, sebagai pusat komando seluruh upaya penanganan darurat, mulai dari operasi pencarian dan pertolongan, penyelamatan warga terdampak, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan, komunikasi publik, kesehatan dan sebagainya.

Tim gabungan sebanyak 280 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Humbang Hasundutan, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial, Tagana dan Destana serta warga itu menyisir lokasi terdampak di Desa Simangalumpe, Kecamatan Baktiraja.

Sebanyak 11 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, warga terdampak mengungsi sebanyak 200 jiwa dari 50 KK.

Pengungsian dipusatkan di Aula Kecamatan Baktiraja. Di lokasi itu telah didirikan dapur umum oleh Dinas Sosial.