BEM se Jember Kecam Penundaan Pemilu Hingga Desak Pecat Mendag
Aksi unjuk rasa atas persoalan minyak goreng dan wacana penundaan pemilu semakin meluas. Jika kemarin, Senin, 11 April 2022 terjadi di Senayan, Jakarta dan beberapa daerah, hari ini, Selasa, 12 April 2022 aksi unjuk rasa juga terjadi di Kabupaten Jember.
Ribuan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Jember melakukan long march menuju kantor DPRD Jember. Isu yang mereka bawa tidak jauh berbeda dengan isu yang dibawa saat aksi di Senayan.
Koordinator aksi M Yayan kepada sejumlah wartawan mengatakan, kondisi Indonesia yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, semestinya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, untuk mengentas segala persoalan yang terjadi.
Namun, kenyataannya pemerintah justru melahirkan kebijakan-kebijakan kontroversial.
Akibat akrobat yang kerap dipertontonkan oleh para penguasa, telah menimbulkan banyak persoalan. Kondisi ekonomi masyarakat yang menjerit akibat pandemi covid-19, harus dihadapkan pada sebuah persoalan harga minyak goreng yang cukup mahal dan tidak terkendali.
Harga minyak goreng masih tidak karuan akibat kegagalan pemerintah, justru pemerintah membuat kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen, dengan menetapkan Undang-undang No. 7 tahun 2021 yang diteken pada 1 April 2022.
Bukan tidak mungkin, dampak dari kebijakan kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang juga naik. Ujung-ujungnya rakyat yang tersakiti.
Tidak cukup sampai di situ, pemerintah kemudian membuat kebijakan menaikkan harga pertamax. Bahkan pada saat masyarakat semakin menjerit, muncul wacana penundaan pemilu 2024.
“Wacana penundaan pemilu sungguh sangat tidak etis di tengah kondisi penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19. Semestinya presiden saat ini fokus mengatasi masalah keterpurukan ekonomi dan masalah lain yang lebih nyata,” kata M. Yayan.
Beberapa persoalan itu menurut Yayan, menjadi bukti buruk kinerja pemerintah. Pemerintah dinilai tidak serius melakukan upaya pengendalian kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Karena kondisi itulah, ribuan Aliansi BEM se Jember merasa terpanggil menyuarakan aspirasi rakyat. “Kondisi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu butuh upaya kolektif dengan turun ke jalan, membawa massa sebanyak-banyaknya,” tambah Yayan.
Tuntutan Aksi
Dalam aksi ini, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Jember itu mengeluarkan empat tuntutan.
Pertama, mendorong Ketua DPRD Jember dan perwakilan Parpol dalam komisi menandatangani pakta integritas serta mendesak agar Ketua DPR RI dan presiden secara tegas menolak penundaan pemilu 2024.
Kedua, menuntut DPRD Jember mendesak DPRD RI dan MPR RI agar tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar RI 1945.
Ketiga, menuntut DPRD Jember agar mendesak presiden segera menyelesaikan persoalan minyak goreng dan meminta presiden me-reshufle Menteri Perdagangan.
Keempat, mendesak pemerintah mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.
Yayan berharap seluruh poin-pon yang tercantum dalam pakta integritas dalam disampaikan kepada presiden, DPR RI maupun MPR RI.
Ribuan massa terlihat mulai berkumpul sejak pukul 13.30 WIB di depan kantor DPRD Jember. Sejumlah peserta aksi membentangkan poster.
Aksi yang dikawal ketat oleh puluhan polisi itu berjalan damai dan kondusif. Meskipun sempat memanas, namun berhasil dikendalikan, setelah pimpinan DPRD Jember mau menerima aspirasi mereka
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jember itu ditemui oleh pimpinan DPRD Jember, seperti Itqon Syauqi (PKB), Ahmad Halim (Gerindra) dan anggota dewan dari Nasdem, David Handoko Seto.
Massa kemudian mulai membubarkan diri meninggalkan kantor DPRD Jember pukul 16.50 WIB. Meski mereka merasa puas, namun sejumlah demonstran terlibat menyalakan petasan sebelum meninggalkan lokasi.