Beda-beda Angka Jumlah Senjata Pesanan BIN versi Petinggi Negeri

Nasional Kamis, 28 September 2017 13:09 WIB

Ilustrasi senjata produksi Pindad

Jakarta : Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang pemesanan senjata dan ancaman melakukan penyerbuan kepada institusi yang nekat mendatangkan senjata tanpa persetujuan TNI menjadi perbincangan hangat di beberapa hari terahir.

Terkait polemik ini, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu; Menko Polhukam Wiranto serta Mabes Polri ikut berkomentar.

Ketiga institusi mengakui adanya pemesanan senjata yang ditujukan ke BIN. Namun tentang jumlah yang dipesan angkanya berbeda-beda.

-Polri : Izin 591 Pucuk untuk Senjata BIN

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan bahwa jumlah senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ke PT Pindad berjumlah 591 pucuk. "Perizinannya 591 (senjata)," kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 26 September 2017.

Selain senjata juga dilakukan pengadaan amunisisnya sekaligus. Pembelian senajata dari dalam negeri tidak membutuhkan surat izin membeli berbeda dengan pembelian senjata dari luar negeri yang membutuhkan izin impor.

-Menhan 521 Pucuk Senjata untuk BIN

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengaku belum mengetahui terkait pengadaan 5.000 senjata untuk institusi tertentu. Ryamizard mengatakan, untuk pengadaan senjata ini, hanya ada pengajuan untuk kebutuhan pendidikan Badan Intelijen Negara (BIN) per Mei 2017.

"Saya belum tahu (5.000 senjata). Tapi yang ada ini, 521 pucuk senjata, 72.750 ribu butir munisi untuk pendidikan BIN," kata Menhan sambil menunjukkan surat permohonan pengajuan dari BIN tersebut di Kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa 26 September 2017.

Surat permohonan yang diperlihatkan Menhan itu telah ditandatangani Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana. Dalam surat tersebut, terdapat tembusan untuk Kepala BIN, Asintel Panglima TNI, Kepala BAIS TNI dan Dirjen Kemhan.

Sebanyak 521 senjata tersebut merupakan jenis SS2-V2 kaliber 5,56x45 mm. Menhan menambahkan, setiap pengadaan maupun penjualan alutsista, baik untuk institusi sipil maupun militer harus melalui Kementerian Pertahanan. (wah)