BBM di SPBU Shell Surabaya Kosong, Konsumen Putar Balik
Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di Indonesia belakangan ini mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM). Salah satu yang paling terdampak adalah jaringan SPBU Shell. Kondisi ini mulai terasa sejak Agustus 2025 dan hingga pertengahan September belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, ketiadaan stok BBM membuat konsumen resah sekaligus menimbulkan berbagai dinamika di lapangan.
Pantauan di lapangan pada Kamis, 18 September 2025, sejumlah SPBU Shell di Surabaya tidak lagi menyediakan produk bensin seperti Shell Super, Shell V-Power, maupun Shell V-Power Nitro+. Di cabang Jalan Diponegoro, hanya tersisa V-Power Diesel. Area pengisian bensin dibatasi dengan garis khusus. Sementara petugas di lokasi memberi tanda silang dengan tangan kepada pengendara yang berniat mengisi bahan bakar.
Meski stok BBM kosong, operasional SPBU tidak sepenuhnya berhenti. Layanan bengkel Shell Service dan minimarket Deli2Go tetap beroperasi. Namun, pemandangan SPBU yang biasanya ramai berubah sepi, hanya menyisakan beberapa pengunjung yang datang untuk membeli makanan dan minuman.
Kondisi serupa terlihat di SPBU Shell Banyuurip. Hampir tidak ada kendaraan yang mengisi BBM di sana. Hanya beberapa pengunjung yang berada di area Deli2Go. Bahkan, seorang pegawai terlihat menjual minuman dingin di depan SPBU, menggambarkan betapa menurunnya aktivitas akibat kekosongan bahan bakar.
Di pusat kota, SPBU Shell Jalan Pemuda, tepatnya di depan Plaza Surabaya atau Delta juga mengalami hal serupa. Staf memberikan tanda silang kepada pengendara motor yang hendak masuk. Hanya satu kendaraan jenis jeep yang sempat mengisi V-Power Diesel, sementara sebagian besar pengendara memilih putar balik. Sejumlah motor bahkan berhenti sebentar hanya untuk memastikan stok benar-benar kosong sebelum meninggalkan lokasi.
BBM Sirna, Konsumen Kecewa
Wahyu, seorang pengguna setia Shell, mengaku kecewa dengan situasi tersebut. Ia datang dengan motor yang bensinnya hampir habis, namun harus pulang tanpa bisa mengisi.
“Jadi sangat kecewa ya, karena motor sudah mau habis bensinnya. Habis kerja mau ngisi bensin ternyata habis. Padahal Shell ini sangat terpercaya, meskipun harganya lebih mahal dibandingkan Pertamina. Tapi dengan kualitas BBM Shell, saya rasa sepadan dengan harganya, bahkan lebih baik daripada yang lain,” ujarnya.
Wahyu mengaku awalnya adalah pengguna BBM Pertamina. Namun, kasus dugaan oplosan yang sempat ramai membuatnya beralih ke Shell.
“Saya jadi kurang percaya lagi pada Pertamina. Akhirnya saya pindah ke Shell karena pelayanannya lebih bagus dan bervariasi,” tambahnya.
Sebagai konsumen, ia berharap pemerintah lebih fleksibel dalam kebijakan impor. Menurutnya, jika stok terus kosong, dampaknya bukan hanya ke konsumen, tetapi juga ke para pekerja SPBU.
“Kasihan kalau pegawainya nanti sampai kena PHK. Shell juga berperan bagi warga sekitar dengan memberi lapangan kerja,” tegasnya.
Kebijakan Import Satu Pintu Lewat Pertamina
Kelangkaan BBM Shell tidak lepas dari kebijakan impor satu pintu yang diwajibkan melalui Pertamina. Dengan aturan ini, semua perusahaan swasta tidak bisa lagi melakukan impor langsung, melainkan harus berkoordinasi dengan BUMN energi tersebut. Tujuan pemerintah adalah menjaga stabilitas harga, memastikan distribusi merata, sekaligus mengontrol kualitas pasokan.
Namun, mekanisme ini menimbulkan efek domino. Proses izin impor yang panjang, mulai dari rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga izin dari Kementerian Perdagangan, memperlambat masuknya BBM ke Indonesia. Begitu izin diperoleh, BBM masih harus melewati proses logistik yakni pengiriman kapal, bongkar muat, pengujian kualitas, hingga distribusi ke SPBU. Proses ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari, membuat pasokan di lapangan terlanjur habis sebelum stok baru tersedia.
Pemerintah sebenarnya telah menambah kuota impor untuk SPBU swasta pada 2025, sekitar 10 persen lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Meski begitu, tambahan tersebut belum cukup untuk menutup lonjakan permintaan yang terjadi setelah pembatasan BBM subsidi.
Kementerian ESDM menegaskan, jika SPBU swasta kekurangan stok, mereka bisa berkolaborasi dengan Pertamina. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tidak menutup ruang bagi impor swasta, tetapi menekankan pentingnya koordinasi untuk menjaga ketertiban pasokan energi nasional.
Sementara itu, Shell Indonesia melalui President Director and Managing Director Mobility, Ingrid Siburian, menyatakan, pihaknya masih menyesuaikan operasional akibat keterbatasan pasokan.
“Produk Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” kata Ingrid.
Ia menambahkan, Shell tetap membuka layanan non-BBM seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas. Bahkan, beberapa SPBU melakukan penyesuaian jam operasional dan mengatur jumlah pegawai untuk menyesuaikan dengan kondisi.
Meski demikian, di media sosial muncul keluhan konsumen dan viral video pegawai SPBU Shell yang berjualan kopi karena stok BBM kosong. Shell juga disebut melakukan penyesuaian tenaga kerja, bahkan memutuskan hubungan kerja dengan sejumlah pegawai sebagai dampak langsung dari berkurangnya operasional.
Kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak hanya berpengaruh pada konsumen, tetapi juga pada iklim investasi. Perusahaan asing atau swasta bisa ragu memperluas bisnisnya di Indonesia karena regulasi yang dinilai terlalu ketat. Margin keuntungan mereka juga bisa tertekan karena harus membeli pasokan dari Pertamina, bukan langsung dari pemasok global dengan harga lebih kompetitif.
Selain itu, tenaga kerja lokal juga ikut terdampak. Jika SPBU terus kekurangan stok, aktivitas berkurang, dan ancaman pengurangan pegawai bisa menjadi kenyataan. Hal ini sesuai kekhawatiran konsumen seperti Wahyu, yang melihat peran Shell tidak hanya sebagai penyedia BBM, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
Di sisi lain, pemerintah tetap berpegang pada alasan utama: menjaga kedaulatan energi. Dengan impor satu pintu, pemerintah bisa mengendalikan volume impor, mengawasi spesifikasi produk, serta menekan risiko pasar yang terlalu liberal. Namun, jika koordinasi dan fleksibilitas tidak ditingkatkan, kebijakan ini berpotensi memicu krisis pasokan di tingkat konsumen.
Hingga kini, konsumen Shell hanya bisa berharap kondisi segera membaik. Sebagian masih setia menunggu kembalinya stok, sementara yang lain terpaksa kembali menggunakan BBM Pertamina atau mencari alternatif lain.
“Sebagai masyarakat kecil, saya hanya bisa berharap pemerintah melonggarkan kebijakan impor ini. Karena kalau dibiarkan, yang rugi bukan hanya Shell, tapi juga masyarakat yang butuh BBM berkualitas,” pungkas Wahyu.
Kelangkaan BBM di SPBU Shell menggambarkan bagaimana kebijakan energi tidak hanya soal angka impor dan distribusi, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari konsumen yang kecewa karena sulit mendapatkan bahan bakar, hingga pegawai SPBU yang harus mencari cara lain agar tetap bertahan, semua menunjukkan dampak nyata di lapangan.
Situasi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan perusahaan bahwa keberlanjutan pasokan energi harus diiringi dengan kebijakan yang fleksibel, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.