Bawa Keranda, PMII Jember Kritik Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun

Setelah aksi 272, kini giliran ratusan aktivis PMII Cabang Jember yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Jember, Selasa, 28 Februari 2023. Mereka juga menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap pemerintahan Hendy Siswanto - K.H. MB Firjaun Barlaman.

Ratusan massa PMII melakukan long march dari depan kampus Universitas Jember menuju Kantor Pemkab Jember. Secara bergantian mereka menyampaikan orasi.

Beberapa menit kemudian, mereka melakukan aksi teatrikal. Demonstran membentuk lingkaran. Sementara di tengah-tengah mereka terdapat keranda tertutup kain berwarna putih.

Perwakilan demonstran membacakan puisi yang menyinggung soal keadilan yang telah mati. Mereka menabur bunga, lalu diiringi pembacaan kalimat tahlil.

Mandataris Ketua PC PMII Jember Bayu Wicaksono mengatakan, aksi tersebut merupakan refleksi dua tahun kepemimpinan Hendy-Gus Firjaun memimpin Kabupaten Jember. Hendy-Gus Firjaun dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021 lalu.

Setelah melalui carut marut dalam kepemimpinan sebelumnya, Hendy-Gus Firjaun tampil sebagai pemberi harapan kepada masyarakat. Dengan slogan ‘Wes Wayahe Mbenahi Jember dan Jember Kueren’ Hendy-Gus Firjaun bersedia secara sadar segera menyelesaikan problematika yang ada termasuk problematika pada beberapa sektor sebagai implikasi konflik politik tersebut.

Selama dua tahun memimpin pemerintahan Jember, cukup banyak problem yang belum diselesaikan oleh Hendy-Gus Firjaun. Belum lagi dengan beberapa kebijakan baru yang lahir disertai kontroversi.

Bayu mencontohkan program multiyears, pembangunan infrastruktur jalan hingga saat ini masih menyisakan persoalan. Dalam program tersebut, Pemkab Jember dinilai terlalu fokus ke jalan-jalan yang ada di perkotaan dan mengabaikan jalan penghubung antar dusun di desa-desa.

“Ironisnya, jalan-jalan kota yang masih terlihat bagus di aspal kembali sedang jalan-jalan rusak di desa-desa dibiarkan dan hingga hari ini, nyatanya masih ada masyarakat yang mengeluhkan akses rusak yang menghubungkan antar dusun. Belum lagi kontroversi Proyek Multiyears yang belum rampung hingga saat ini,” kaya Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Ngopibareng.id.

Selain persoalan infrastruktur jalan, Pemkab Jember sejauh ini belum benar-benar memperhatikan nasib Guru Tidak Tetap (GTT). Bahkan cenderung diskriminatif.

Selain terjadi keterlambatan pembayaran gaji, juga terjadi perbedaan antara GTT di Lembaga negeri dan swasta. GTT di Lembaga negeri digaji Rp 1,2 juta dan di Lembaga swasta hanya Rp 200 sampai 300 ribu per bulan.

PMII Jember juga menyoroti soal janji 25.000 beasiswa yang hingga saat ini baru terealisasi 5.000 pada tahun 2022.

Dalam bidang pertanian, Pemkab Jember juga belum menunjukkan keberpihakan terhadap para petani. Janji menjadikan Jember sebagai pusat komoditas pertanian tingkat nasional dan internasional masih sekadar janji belaka. Ditambah persoalan pupuk yang tak kunjung selesai di Kabupaten Jember.

“Pemerintah menjadikan pupuk organik sebagai solusi dengan janji membangun pabrik pupuk organik di setiap kecamatan, namun tidak diimbangi dengan kontrol dan manajemen yang   baik, sehingga begitu pupuk subsidi tidak memenuhi kebutuhan petani, pupuk organik yang dicanangkan tidak tersedia, akibatnya pupuk mulai langka dan kemudian menjadi lebih mahal,” tambah Bayu.

Lahan pertanian di Kabupaten Jember juga semakin berkurang. Banyak proses alih fungsi lahan menjadi industri properti.

Janji politik Hendy-Gus Firjaun yang juga belum dipenuhi terkait pembangunan pusat pelelangan ikan yang bersih dan baik. PMII Jember justru menduga, program tersebut merupakan siasat untuk melanggengkan pembuatan  pelabuhan kapal besar pertambangan guna menekan biaya transportasi darat.

Lebih jauh PMII Jember juga menyoroti gagalnya Pemkab Jember dalam mengelola kekayaan yang ada di Gunung Sadeng, Kecamatan Puger. Ada 15 perusahaan dibiarkan tak membayar pajak kepada daerah atas eksploitasi dan penghabisan sumber daya alam Gunung Sadeng.

Persoalan tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jember juga disinggung dalam aksi tersebut. PMII Jember menyebut ada 1.495 kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Jember.

Selain itu, ada persoalan kemiskinan yang belum disikapi oleh Pemkab Jember. Tercatat ada 26.790 kasus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember.

Ratusan aktivis PMII Jember ditemui oleh beberapa pejabat, salah satunya PJ Sekda Jember Arief Tjanjono. Di hadapan ratusan demonstran Arief menyampaikan terima kasih telah memberikan masukan kepada Pemkab Jember. Arief kemudian menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh PC PMII Jember.

Arief menilai semua tuntutan yang ajukan PC PMII Jember sudah menjadi keharusan bagi Pemkab Jember untuk melaksanakannya. Sebab semua tuntutan yang tertuang dalam pakta integritas terkait dengan tupoksi Pemkab Jember.

Arief mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan dalam dua tahun kepemimpinan Hendy-Gus Firjaun. Sebab semua membutuhkan periodisasi.

“Ada persoalan jalan, tambak, tambang, beasiswa, stunting, dan kemiskinan memang menjadi atensi Pemkab Jember. Memang dalam menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan waktu,” kata Arief.