Basuki Jamin Hak-Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi Corona

Meski pandemi corona, pekerjaan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus tetap berjalan. Bahkan ada yang harus dikebut seperti Rumah Sakit Khusus Penyakit Menular di Pulau Galang.

Lantas bagaimana nasib para pekerja konstruksi berbagai proyek di bawah Kementerian ini? "Hak-hak pekerja konstruksi tetap dijamin di tengah pandemi Covid-19," tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Jaminan itu terungkap melalui instruksi Menteri PUPR tertanggal 27 Maret 2020. Instruksi bernomor 02/IN/M/2020 ini tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Instruksi menteri ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, 15 Maret 2020 lalu. Arahan tentang upaya pencegahan COVID-19 dan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan serta atas pertimbangan perkembangan pandemi COVID-19.

Apa saja poin penting dalam Instruksi Menteri PUPR ini? Pertama, penyelenggara jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaaan kahar (force majeure).

Ini sepanjang teridentifikasi memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran; Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Pelaksanaan pemberhentian pekerjaan sementara tersebut harus mengacu pada Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara. Mekanisme ini terdapat pada Lampiran Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Inmen PUPR.

"Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terlibat. Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan."

Hal ini dimaksudkan untuk tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Perlu adanya percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka penanganan COVID-19, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 04/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Secara garis besar, skema protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam Instruksi Menteri mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19;
2. Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan
3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan
4. Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lapangan

Sedangkan upaya tindak lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

1. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara
2. Mekanisme Pergantian Spesifikasi
3. Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok

Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi, lebih lanjut diatur mengenai kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Skema Protokol Pencegahan COVID-19 pada Instruksi Menteri. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses pengadaan barang jasa konstruksi.

Diharapkan dengan adanya Instruksi Menteri ini, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19.