Bar Thai Hot Guy Dilarang Buka di Malaysia

Di Thailand, restoran, bar, kafe, atau tempat makan lain dengan konsep unik banyak ditemukan. Salah satu yang laris adalah tempat makan yang menghadirkan pelayan tampan atau cantik.

Konsep ini hendak dibawa ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sebuah bar di Jalan Tun Razak bakal dibuka dengan pelayannya merupakan sosok 'Thai Hot Guy'. Sayangnya, menurut mStar, pembukaan bar yang rencananya berlangsung 30 Maret 2023 itu gagal karena masalah perizinan.

Sekretaris Politik Perdana Menteri Azman Abidin dalam keterangannya mengatakan pihaknya sedang mengkaji iklan yang diunggah di Facebook bar tersebut.

"Kami telah menemukan bahwa acara hiburan akan menampilkan penampilan pelayan pria tampan dari Thailand berpakaian wanita yang dikenal sebagai Thai Hot Guy, sebagai daya tarik utamanya," ujarnya.

"Dengan demikian, sebagai hasil penyelidikan awal oleh Balai Kota Kuala Lumpur (DBKL), ditemukan bahwa tempat tersebut memiliki izin sebagai restoran yang terafiliasi ke Beijing 9 Sdn Bhd," lanjut Azman.

Namun Azman membeberkan, izin perusahaan restoran itu diketahui sudah berakhir 4 Februari 2021. "Selain itu, tempat tersebut juga tidak memiliki izin hiburan dan juga tidak ada permohonan izin hiburan atau permohonan untuk melakukan kegiatan hiburan," jelasnya.

"DBKL juga sedang dalam proses review untuk melakukan penindakan jika ada pelanggaran aturan dan ketentuan yang dilakukan oleh penyelenggara," imbuh Azman.

Pihak Malaysian Islamic Party (PAS) menjadi salah satu pihak yang sangat keberatan dengan penyelenggaraan acara tersebut. Sekretaris Jenderal PAS, Datuk Seri Takiyuddin Hassan mengatakan, dalam sebuah pernyataan bahwa peristiwa itu digambarkan sebagai keterlaluan, tidak sensitif, dan menjijikkan.

Sebab, kata dia, acara tersebut jelas bertentangan dengan budaya lokal dan tidak peka terhadap posisi Islam sebagai agama Federal, apalagi digelar di bulan Ramadan. "Selain itu, juga tidak mendukung cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudi pekerti luhur, peka dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama," bebernya.

"Kebebasan individu atau ekonomi sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan atau melakukan perbuatan dan kecenderungan negatif seperti ini. Sebenarnya semua pihak memiliki tanggung jawab kemasyarakatan untuk memastikan masyarakat kita tidak terpapar budaya destruktif dan tidak konstruktif seperti ini," sambung Datuk Seri.