Banyak Skenario Penanganan Covid-19, Sayang Minim Implementasi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkritik bongkar pasang Skenario Penanganan Covid-19. Tapi, sayangnya, implementasi di lapangannya minim.

Sebab itu ia minta agar tidak ada skenario-skenario dalam penyelesaian Covid-19. Yang dipentingkan adalah implementasi di lapangan dalam penanganan masalah tersebut.

Sebab, semua skenario yang dimunculkan tak akan menyelesaikan persoalan pandemi di Indonesia jika tak sejalan dengan praktik di lapangan.

"Sudahlah. Akhiri kita dengan berbagai skenario, karena skenario-skenario itu sebetulnya tidak akan berjalan seperti biasa kalau tidak dilaksanakan di lapangan," kata Muhadjir dalam acara yang digelar KPAI, Kamis 1 Juli 2021.

Pentingnya Penggunaan Peta Sebaran

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan soal penggunaan peta, berkaitan dengan peta sebaran covid-19 di Indonesia sebagai bekal penyelesaian pandemi.

Kata Muhadjir peta hanya untuk dijadikan penunjuk arah dalam melihat masalah, bukan sebagai pegangan utama penyelesaian masalah.

"Saya ingatkan bahwa peta sebaran (Covid-19), ini tidak berarti menjelaskan bagaimana sebetulnya di lapangan. Peta itu hanya untuk jadi ancar-ancar atau kompas ketika kita melihat permasalahan," kata Muhadjir.

Kata dia, jika ingin menyelesaikan masalah memang tak cukup hanya melihat peta saja. Namun selama ini justru banyak pihak yang menggunakan peta atau gambaran sebagai rujukan utama penyelesaian masalah.

"Dan ini adalah kesalahan yang agak fatal, gambaran cara penyelesaian kita adalah ketika kita sudah rapat, bicarakan peta, kemudian mereka-reka skenario atas saran dari ahli-ahli terutama epidemiolog, [masalah] dianggap sudah selesai," kata dia.

Selaraskan Kebijakan Presiden Joko Widodo

Muhadjir mengklaim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kini keras memberikan arahan agar setiap rencana yang diputuskan pemerintah memiliki implementasi yang tegak lurus di lapangan dalam penanggulangan Covid-19. Itu, sambungnya, selalu diutarakan Jokowi dalam setiap rapat kabinet, juga mengenai percepatan vaksinasi secara besar-besaran.

"Pak Presiden sekarang agak keras beri arahan peringatan bahwa yang penting sebetulnya apapun konsep yang akan kita gunakan untuk selesaikan Covid ini sebetulnya adalah penyelesaian di lapangan," katanya.

"Biar rapatnya berkali-kali, berbusa-busa, menghitung angka-angka, tapi kalau di lapangan tidak bergerak, tidak jalan seperti biasa, tidak berjalan seperti yang seharusnya, ya tidak akan selesai masalah ini," imbuh Muhadjir.

Bantuan KPAI

Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga meminta agar organisasi-organisasi seperti KPAI bisa membantu pemerintah dalam penyelesaian permasalahan Covid-19. Terutama permasalahan di daerah yang tak terjangkau pemerintah pusat.

"Saya mohon juga bantuan dari KPAI untuk beri perhatian khusus kepada kasus yang sudah mulai menjalar ke anak ini mari kita gerakan semua tangan-tangan KPAI yang ada di daerah untuk turun di lapangan," kata dia.

Komisioner KPA Retno Listyarti juga melihat adanya bongkar pasang dan berganti Skenario. Ada PSBB kemudian diganti dengan PPKM. Kemedian diperluas dengan PPKM Sekala Mikro. "Sekenario terbaru adalah PPKK Darurat. Sekenario yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi Kamis 1 Juli 2021 berlaku di Jawa dan Bali, mulai Sabtu 3 Juli 2021," kata Retno.

Sekenario baru ini akan dikomandani Menko Maritim Dan Investasi Luhut Panjaitan.