Banjir Pasuruan, Khofifah Siapkan Skema Relokasi dan Rekonstruksi

Bencana Alam banjir menerjang Kabupaten Pasuruan. Banjir di Pasuruan ini terjadi setelah Sungai Kedunglarangan dan Sungai Kabeng Pulungan meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Rabu 3 Februari 2021.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Kabupaten Pasuruan HM Irsyad Yusuf, Kadis Cipta Karya, BPBD Jatim meninjau lokasi jembatan ambrol dan tanggul jebol di Dusun Ngerong Desa Ngerong dan Desa Kepulungan, Gempol, Pasuruan, Jumat 5 Februari 2021.

Banjir melanda 4 kecamatan, yakni kecamatan Gempol ada di Desa Kalirejo, Desa Tambakan, Desa Kalianyar Desa Manarui Desa Masangan; Kecamatan Bangil melanda Desa Kedungringin, Desa Kedungboto; Kecamatan Beji di Desa Tambakrejo; dan Kecamatan Kraton dengan rata-rata tinggi air mencapai 20-30 cm.

Banjir disebabkan karena Sungai Kedunglarangan dan Sungai Kabeng Pulungan meluap. Banjir ini juga memakan korban 2 orang meninggal dunia, 6 rumah hanyut, 40 jiwa mengungsi, 8 rumah mengalami rusak berat, dan 31 rumah mengalami rusak ringan.

Usai memantau kondisi banjir di Pasuruan, Gubernur Khofifah mengatakan telah menyiapkan skema relokasi sementara warga korban banjir agar memperoleh hunian sementara.

"Kemudian akan kita rekonstruksi untuk menyambungkan kembali jembatan yang putus di dusun Ngerong Desa Ngerong kecamatan Gempol. Setiap ada bencana alam, ada proses tanggap darurat, ada proses recovery, ada proses rekonstruksi," kata Khofifah.

Jembatan Ngerong ini merupakan akses yang menghubungkan Dusun Ngerong dan dusun Payaman.

"Pemerintah sedang menyiapkan format untuk anggaran-anggaran yang terkait dengan infrastruktur dengan format skema SMI. Tetapi, tanggul, jembatan dan sedimentasi sungai banyak yang harus diperbaiki sehingga kami harus menyiapkan skala priotas," katanya.

Khofifah menambahkan, untuk percepatan rekonstruksi pihaknya telah mengkomunikasikan dengan Kepala Dinas Perhubungan Jatim yang juga Plt Kepala Dinas PU Bina Marga untuk segera melaksanakan rekonstruksi dalam waktu paling cepat 2 bulan untuk Detail Engineering Design(DED).

"Ini tadi saya komunikasikan kalau DED-nya bisa 2 bulan mungkin tahun ini masih bisa dapat skema SMI untuk infrastruktur dengan grass period 2 tahun dan prpses mencicil 10 tahun bagi daerah itu sangat dimungkinkan jadi kira-kira begitu. Mengingat APBD tahun 2021 sudah jalan," katanya.

Khofifah juga menyiapkan skema relokasi sementara untuk penanganan jangka pendek agar masyarakat yang rumahnya hanyut dan rusak berat dalat hunian layak. Karena diketahui daerah tersebut telah mangalami penurunan tanah sejak tejadi peristiwa lumpur Lapindo, sehingga menjadi langganan banjir. Hingga saat ini penurunan tanah yang terjadi di sana diperkirakan lebih dari dua meter.

"Kemudian menyiapkan format relokasi untuk hunian yang lebih layak bagi warga korban banjir," katanya.

Khofifah menyarankan kepada Bupati Pasuruan untuk melakukan recovery psikologi bagi masyarakat. Karena menurutnya, dampak psikologi terhadap korban banjir harus segera dilakukan recovery.

"Proses recovery kita akan koordinasi dengan Bupati Pasuruan, ada mungkin psikological recovery. Itu penting karena mungkin ada trauma-trauma yang dialami oleh warga,"

Untuk mendukung recovery psikologi ini, Khofifah mengajak tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan untuk terlibat didalamnya. "Kalau di sini saya rasa tokoh lokal mungkin biasanya efektif," katanya.