Bangun Negara, Bangun Peradaban!

Ketika melulu pembangunan fisik yang dicanangkan oleh pemimpin sebuah negara sebagai program paling utama, ternyata telah membuahkan hasil yang sangat tidak diharapkan. Hasil dari politik pembangunan yang sangat fisik oriented ini (semata ekonomi), telah membuat negara memang tampak mentereng dan gagah dari luar. Tapi ternyata, sangat keropos dan lemah daya tahan dan kesehatan mental maupun pola pikir dan budipekertinya.
 
Pemerintahan rezim Orde Baru telah mencatatkan diri sebagai pemerintahan yang bisa dikategorikan sebagai pelaku kebijakan politik dimaksud. Sukses pembangunan fisik (ekonomi semata) yang dicapai, ternyata telah mengundang tumbuhnya budaya kehidupan yang sarat dengan perilaku mental korup, menjilat ke atas menginjak ke bawah, dan penguasa (politik-ekonomi) menguasai segalanya. Termasuk menguasai kehidupan dan penghidupan mayoritas rakyat sebagai pengabdi kekuasaan.

Dalam hal ini, satu hal yang terlupakan adalah pentingnya membangun negara disertai kesadaran dan tanggung jawab membangun peradaban sebagaimana harapan. Padahal peradaban yang seperti apa yang harus dibangun, segalanya telah tertuang dengan sangat jelas dalam setiap alinea maupun kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa menjalankan amanat pembukaan UUD’45 ini, niscaya ‘gegar budaya’ dan kehilangan jati diri sebagai bangsa (Indonesia), merupakan hasil yang akan bermunculan ke permukaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nah, sekarang ini kesalahan rezim Orde Baru akan kah terulang? Dalam menjawab pertanyaan ini, realita kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini bisa dijadikan ukuran obyektifnya. Berdasarkan pendekatan ini, tidak berlebihan bila hati saya mulai dihinggapi rasa miris. Gencarnya pembangunan di sana-sini yang dilakukan dengan begitu spektakuler dan cukup membanggakan, ternyata tidak dibuntuti dengan terbangunnya kehidupan yang menebarkan rasa nyaman dan aman.

Memang benar, jalan-jalan di sepanjang dataran Archipelago banyak yang tersentuh oleh berbagai pembangunan fisik yang membanggakan. Dunia pun menilai dan mengapresiasi pembangunan dan prestasi ekonomi  pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan acungan jempol. Namun yang menyedihkan, realita kehidupan di dalam negeri ini, sulit untuk dikatakan sebagai yang membanggakan karena rakyatnya bisa hidup nyaman, damai, harmonis, dan penuh harapan memiliki masa depan yang lebih baik.

Alangkah indahnya bila acungan jempol dunia internasional terhadap prestasi Pak Joko Widodo dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dibarengi juga dengan acungan jempol di bidang yang sangat mendasar : KEBUDAYAAN (dalam pengertian yang luas). Setidaknya acungan jempol dari rakyatnya karena mereka dapat hidup aman, nyaman, dalam suasana harmonis, penuh toleransi, walau beda suku,agama, dan lain-lain.

Sayangnya, realita yang tergelar di depan mata adalah kian parahnya kerusakan budaya kehidupan yang diharapkan. Apa yang diamanatkan oleh pembukaan UUD’45 sebagai pijakan pembangunan KEBUDAYAAN bangsa Indonesia, terasa semakin kabur tak menentu arahnya. Apa yang seharusnya dibangun dan terjadi, malah digantikan dengan hal-hal yang jauh dari peradaban ideal sebagaimana harapan dan cita-cita serta tujuan KEBUDAYAAN Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berperadaban tinggi.

Menyedihkannya, kerusakan dan terjadinya gegar budaya dan kerusakan bangunan KEBUDAYAAN bangsa ini, tidak sepenuhnya dilakukan oleh penguasa di wilayah eksekutif saja. Mereka yang dipercaya rakyat dan negara untu duduk di kursi penguasa di wilayah legislatif maupun yudikatif, secara bersama melakukan pelemahan dan perusakan ini. Bahkan yang menyedihkan lagi, institusi keilmuan-lembaga pendidikan, keagamaan, dan institusi kemasyarakatan (Ormas-Orpol), secara berjamaah turut andil melakukan pencemaran KEBUDAYAAN yang sangat serius.  

Sangat mengerikan ketika membayangkan betapa hancurnya peradaban yang terbangun ketika para akademisi dan Ilmuwan menggadaikan keilmuannya kepada penguasa politik dan ekonomi. Hal yang sama menyaksikan betapa para budayawan tak berdaya diperdaya keadaan. Betapa mengerikannya pula ketika melihat bagaimana sejumlah tokoh dan pemuka agama menggadaikan institusi keagamaannya demi pemenuhan nafsu kekuasaan politik dan bahkan ekonomi. Pengikut (umat) di pecah belah dan diberi label keagamaan tertentu dengan bendera tertentu dan diajarkan kepada mereka untuk menghabisi mereka yang tak sepaham dan tak seagama. 

Tragisnya, semakin banyak yang  menepuk dada menganggap diri sebagai kelompok manusia paling beragama, tapi perilaku yang diperagakan justru tak ubahnya bagai kumpulan manusia tak ber-Tuhan. Penguasa yang seharusnya memimpin mereka untuk dirangkul agar kembali ke dalam kehidupan yang damai, penuh toleransi, malah melakukan pembiaran. Dan pada saat sikap ekstrem mereka membesar dan menguat, mereka diposisikan sebagai musuh negara. Sementara para musuh negara yang terselubung, yakni para pengemplang dan perampok uang negara yang kian menguat dan membesar, malah diposisikan sebagai sahabat penguasa dan pembela negara.

Salah faham dan salah memahami amanat pembukaan UUD’45 oleh penguasa dalam membangun negara Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan‘45, merupakan ihwal terjadinya gegar dan kisruh budaya yang terjadi sejak pemerintahan Orde Baru berkibar dan berlanjut hingga sekarang. Kegagalan membangun peradaban kita sebagai bangsa yang beradab sebagaimana amanat pembukaan UUD’45, bermula dari kekeliruan para pemimpin kita sekarang ini dalam memilih pijakan berdiri sebagai pemimpin sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Tentunya dengan segala kesejarahan dan natur serta kulturnya.

Ajakan sederhana saya kepada seluruh warga bangsa rakyat Indonesia, berhentilah memuja dan mengagungkan para pemimpin yang hanya didasari oleh modal keberadaan dan di pihak mana sekarang Anda berdiri. Sikap yang seperti ini hanya akan menjauhkan Anda untuk dapat menjadi Indonesia sejati. 

Nyatakan bahwa rakyat Indonesia itu satu, dan rakyat ditulis dengan awalan huruf kapital ’R’ besar. Bukan rakyatnya, Jkw, HRS, Rakyat berwarna Merah, Hijau, Kuning, Biru, Putih, rakyat beragama ini-itu, rakyat millenial, dan lain-lain!

Oleh karenanya, tugas Pak Jokowi memang sangat berat. Dan akan menjadi lebih berat bila sikap yang menganggap enteng sejumlah tanggungjawab, terus dipertahankan. Seperti asal-asalan menunjuk para pembantu yang duduk sebagai penenanggung jawab kementerian tertentu. Juga bila tetap menerapkan politik pengamanan kekuasaan dengan melakukan berbagai pembiaran. Terutama terhadap berbagai tindakan yang mengaburkan amanat pembukaan UUD’45 sebagai pijakan membangun KEBUDAYAAN Indonesia sebagai bangsa.

Rasanya, kembali ke jalan cita-cita KEBUDAYAAN Indonesia sudah merupakan langkah mendesak yang segera harus diambil. Terlambat dan asyik melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang jelas-jelas merusak dan menghancurkan ideologi negara/pandangan hidup bangsa, niscaya pada saatnya akan menjelma sebagai masalah sangat besar yang akan menentukan keberadaan Indonesia sebagai bangsa. 

Potensi ke arah sana, sudah tampak gejalanya. Oleh karenanya, sudah tidak waktunya lagi menganggap kekuasaan akan selamanya melekat di tangan. Sekali pun membangun dinasti dan pencitraan ditempuh sebagai jalan ke luar. Karena yang perlu dibangun kembali adalah pondasi KEBUDAYAAN Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berperadaban. Tentunya sebagai pelaksanaan amanat pembukaan UUD’45!

*Tulisan ini dikutip sutuhnya dan Watyutink.com