Bangun Infrastruktur Menuju Superhub Megapolitan, Pemkot Surabaya Ajukan Pinjaman Rp5,6 Triliun
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur strategis mulai awal tahun 2025. Hal ini dilakukan guna mendukung Surabaya sebagai superhub megapolitan, dengan menangkap peluang adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad menjelaskan, langkah-langkah percepatan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan presiden. Selain itu, kita juga fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lain seperti BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah),” ucap Irvan.
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025 mencapai Rp12,3 triliun, maka sekitar Rp8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib. Belanja wajib ini meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat.
"Sementara itu, sisa anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar Rp2-3 triliun. Sehingga untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kami membutuhkan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan alternatif lainnya," katanya.
Untuk menutupi kebutuhan pendanaan ini, Irvan menyatakan, pihaknya sedang mencoba pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
"Kami akan memilih opsi dengan bunga terendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,” ungkap Irvan.
Menurutnya, beberapa proyek prioritas ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2025. Sejumlah proyek itu di antaranya pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, underpass Bundaran Dolog hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
"Untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan, Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun. Kami sedang menjajaki kemungkinan-kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan," kata Irvan.
Irvan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang. "Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai, RPJMD itu sudah selesai," katanya.
Maka dari itu, Irvan menekankan bahwa bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.
"Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah," bebernya.
Pemkot juga akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Kota Surabaya. Pembiayaan alternatif ini dikatakannya paling dimungkinkan diajukan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
Advertisement