Bahas P-ABPD, Ini Catatan Kritis Fraksi dan Jawaban Bupati Jember
Dalam waktu satu hari, DPRD Jember menggelar dua kali rapat paripurna, Selasa, 20 September 2022. Paripurna diawali dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Kemudian pada Selasa, 20 September 2022 malam, DPRD Jember menggelar rapat paripurna yang kedua kalinya dalam sehari. Yakni dengan agenda Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2022.
Dalam rapat pandangan umum fraksi, sejumlah faksi memberikan catatan kritis terhadap nota pengantar Raperda Perubahan APBD Jember tahun 2022.
Catatan Fraksi Nasdem
Dalam pandangannya yang dibacakan David Handoko Seto, Fraksi Nasdem meminta Bupati Jember memperhatikan kebutuhan anggaran APBD tahun 2023. Salah satunya upaya menutup defisit anggaran sebesar Rp 140 miliar.
Upaya menutup defisit dalam APBD tahun 2023 tidak terlepas dari perencanaan anggaran pada PAPBD tahun 2022. Karena itu, Fraksi Nasdem meminta Pemkab Jember melakukan efisiensi anggaran serta berupaya meningkatkan pendapatan terutama PAD.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga menyoroti soal lemahnya sisi perencanaan pembangunan daerah. Fraksi Nasdem menilai perencanaan pembangunan tidak dilakukan tahap demi tahap sebagaimana tercantum dalam RPJMD Jember.
“Terutama berkaitan dengan UMKM dan pertanian, pemerataan pembangunan, peningkatan SDM. Termasuk pariwisata berbasis kearifan lokal, serta tata Kelola pemerintahan,” jelas David.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga menyayangkan mundurnya Sekretaris Daerah Definitif, Mirfano di tengah penyusunan dan pembahasan PAPBD 2022 dan APBD murni 2023.
Fraksi Nasdem berharap dengan ditunjuknya PLH dan kemudian akan menjadi PLT Sekda, tidak berdampak buruk di kemudian.
Fraksi Nasdem juga menyayangkan Pemkab Jember tidak mengalokasikan pembayaran proyek wastafel sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.
Pemkab Jember yang hanya mengalokasikan anggaran pembayaran wastafel sebesar 1,5 M dari 13 M lebih yang harus dibayar kepada rekanan. Pemkab Jember justru memilih menambah anggaran di beberapa OPD.
Fraksi Nasdem mencatat beberapa OPD yang mendapat tambahan anggaran dalam PAPBD 2020. Di antaranya Dispendik 40,5 miliar, DPU Ciptakarya 7 miliar, Dinsos 18 miliar, Disnaker 5 miliar, Dispemasdes 3,7 miliar, Dispora 4,4 miliar dan Bapenda 10 miliar.
Terakhir, Fraksi Nasdem mempertanyakan isu bahwa Wakil Bupati Jember jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis. Selain itu juga beredar isu ada tim ahli bupati berinisial Y terlalu masuk kepada hal-hal yang bersifat teknis dalam penetapan plafon anggaran Pemkab Jember.
“Kepada Bupati mohon hal ini menjadikan koreksi untuk evaluasi jika ingin jalannya pemerintahan ini ke depan akan lebih baik,” pungkas David.
Tanggapan Bupati terhadap Fraksi Nasdem
Berkaitan dengan sumber penerimaan dari Silpa sudah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bupati Jember Hendy Siswanto juga mengklaim, pembangunan di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan RPJMD Jember tahun 2021-2026. Salah satunya, pembangunan Ketahanan Sosial dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.
Terkait kekosongan jabatan Sekda, Hendy berjanji akan menindaklanjuti secepatnya dengan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan dan regulasi yang ada.
Sedangkan terkait hutang proyek wastafel, Hendy tetap berkomitmen melakukan pembayaran sesuai perintah hakim.
"Soal pembayaran proyek wastafel, anggarannya sudah kami siapkan. Sudah ada anggarannya, cuma memang tidak semua dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun ini. Nanti dalam APBD tahun depan," jelas Hendy.
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya
Fraksi Berkarya meminta Pemkab Jember serius menyikapi dampak kenaikan harga BBM, dengan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Fraksi Berkarya juga meminta Pemkab Jember, mengevaluasi penyaluran bantuan masyarakat, agar lebih tepat sasaran.
Selanjutnya, Fraksi Berkarya juga meminta Pemkab Jember mengevaluasi proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
Fraksi Berkarya mencatat ada beberapa tempat di Kabupaten Jember yang tidak membutuhkan pupuk bersubsidi, justru mendapat pasokan. Sementara yang benar-benar membutuhkan tidak mendapat jatah.
Fraksi Berkarya juga meminta Pemkab Jember melakukan program disesuaikan dengan harapan dan anggaran. Harapan yang tinggi harus didukung dengan anggaran yang memadai.
Fraksi Berkarya juga meminta Pemkab Jember melakukan perbaikan jalan sebelum musim hujan datang. Sebab, meskipun baru selesai diperbaiki, namun sudah banyak aspal yang mengelupas.
Tanggapan Bupati
Agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Pemkab Jember sudah mulai melakukan pendataan penerima bantuan sosial melalui sistem Online. Selain itu, juga menggunakan usulan dari pemerintah desa harus menjamin bisa menjangkau lebih luas kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara berkaitan dengan pupuk bersubsidi, sejauh ini sudah disalurkan dengan e-RDKK yang sudah didata. Apabila dalam perjalanannya terjadi sisa kuota maka akan dilakukan realokasi antar wilayah/kecamatan.
Fraksi Pandekar (Pan, Demokrat, Golongan Karya)
Fraksi Pandekar dalam pandangannya, mengingatkan Bupati Jember tidak melupakan janjinya terhadap atlet yang telah berprestasi dalam ajang Porprov VII Jatim. Sesuai janji bupati, atlet berprestasi akan diberi bonus sesuai dengan medali yang diperoleh.
Kedua, meminta Bupati dan Tim Anggaran berusaha agar mengikuti aturan dalam proses tahapan pengajuan Raperda P-APBD maupun Raperda APBD kepada DPRD setiap tahunnya.
Kemudian juga meminta Pemkab Jember fokus membangun SDM, saat terjadi kenaikan harga BBM. Sedangkan pembangunan infrastruktur tetap dilakukan, dengan catatan tidak dijadikan prioritas.
Tanggapan Bupati
Pemkab Jember sudah mengalokasikan anggaran untuk bonus atlet berprestasi mengharumkan nama Kabupaten Jember dalam ajang Porprov . Bonus untuk mereka sudah masuk dalam PAPBD Tahun Anggaran 2022.
Terkait upaya penanganan akibat inflasi dan kenaikan harga BBM, Pemkab Jember sudah melakukan Bantuan Langsung Tunai dan sembako yang bersumber dari APBD 2022 awal.
Selain itu berdasarkan PMK 134/PMK/07/2022 tentang belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jember telah mengalokasikan anggaran dalam Perubahan APBD untuk penanganan dampak inflasi melalui program BLT maupun penguatan ekonomi masyarakat kecil di bidang UMKM.
Fraksi PKB
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendesak agar bupati segera menunjuk dan mengangkat pejabat definitif Dinas Pendidikan. Dengan beban berat dinas pendidikan, maka keberadaan pejabat definitif adalah sebuah keharusan.
Selain itu, Fraksi PKB meminta Pemkab Jember menyikapi persoalan sebaran siswa SD dan SMP di Kabupaten Jember. Berdasarkan catatan Fraksi PKB, banyak SD dan SM yang jumlah siswanya tidak sesuai dengan ketentuan minimal. Untuk itu perlu segera dilakukan regruping dengan sekolah terdekat yang setara.
Tanggapan Bupati
Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendesak agar bupati segera menunjuk dan mengangkat pejabat definitif Dinas Pendidikan, telah disampaikan pada jawaban Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya.
Juga menanggapi bahwa saat ini banyak SD / SLTP yang jumlah siswanya tidak sesuai dengan ketentuan minimal, saran masukkan kami perhatikan dan segera akan dilakukan kajian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Tanggapan Bupati
Terkait OPD yang masih dipimpin oleh Plt bahwa untuk pengisian pejabat definitif akan segera ditindak lanjuti dengan memulai tahapan open bidding/seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong.
Terkait SD dan SMP minim siswa, Hendy berjanji akan segera akan dilakukan kajian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Fraksi PPP mengusulkan agar bupati mengambil langkah-langkah strategis dan mencarikan jalan keluar terhadap hal tersebut misalnya dengan cara membeli pupuk non subsidi untuk dijual dengan harga subsidi kepada para petani.
Di sisi lain, Bupati juga diminta memberikan edukasi kepada para petani akan pentingnya pupuk organik sebagai wujud perimbangan proses penyuburan lahan-lahan pertanian.
Fraksi PPP juga meminta Bupati hadir untuk para petani yang tidak mendapat kuota pupuk bersubsidi. Khususnya petani yang menanam komoditas tanaman di luar 9 komoditas yang telah ditentukan pemerintah pusat.
Sembilan komoditas mendapat pupuk bersubsidi di antaranya Padi, Jagung, kedelai, cabai, Bawang Merah, Bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Sedangkan jeruk dan tembakau yang menjadi tanaman andalan Jember tidak termasuk dalam sembilan komoditas itu.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti soal jabatan yang masih Plt, termasuk jabatan Sekda. Fraksi PPP meminta bupati juga mengisi kekosongan jabatan.
Terakhir, Fraksi PPP meminta Pemkab Jember juga menyediakan beasiswa khusus santri.
Tanggapan Bupati
Terkait kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dalam ketentuan baru bisa melakukan open bidding seleksi terbuka untuk mempersiapkan pengganti jabatan sekretaris daerah baru bisa dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2023 melalui tahapan open bidding JPTP Sekda.
Terkait dengan kekurangan persediaan pupuk bersubsidi, Hendy mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian RI dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
Saat ini, Kabupaten Jember telah mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar Urea: 3.124,35 ton dan Phonska 8.851 ton, serta pendampingan Kepada Para Petani Melalui Kelompok tani untuk pembuatan pupuk organik cair dan Penggunaan/pemanfaatan pupuk berimbang.
Terkait untuk anggaran beasiswa bagi santri di pondok- pondok pesantren, Hendy berjanji akan memberikan perhatian.
Tanggapan Bupati terhadap pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Terkait potensi penerimaan PAD dari pemanfaatan aset, BUMD dan Retribusi Daerah. Hendy mengatakan sudah melaksanakan tugas pemungutan retribusi, termasuk retribusi berbasis digital.
Retribusi digital dilakukan untuk optimalisasi penerimaan, efektivitas, efisiensi serta meminimalkan penyalahgunaan keuangan hasil pemungutan retribusi daerah.
Hendy juga menanggapi pandangan umum Fraksi PKS Terkait mekanisme penerimaan CASN dan PPPK dengan sistem rekrutmen berbasis track record dan pengabdian. Hendy mengatakan sejauh ini pihaknya berpedoman pada juknis dari Menpan dan BKN.
Selanjutnya terkait penanganan wabah PMK. Pemkab Jember sudah melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), desinfeksi lingkungan serta melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi PMK secara gratis pada ternak rentan PMK di seluruh wilayah Kabupaten Jember.
Hingga hari Senin, 19 September 1922 tercatat sudah ter vaksin sebanyak 36.449 dosis. Pemkab Jember juga melibatkan unsur pemerintah, anggota dewan, akademisi, swasta dan unsur masyarakat lain dalam pengendalian penyakit tersebut.
Hendy juga berjanji memperhatikan saran Fraksi PKS mengena realisasi beasiswa untuk mahasiswa harus disesuaikan waktu pembayaran UKT di perguruan tinggi.
Hendy berjanji persiapan verifikasi beasiswa dilakukan lebih awal pada tahun 2023.Sehingga pembayaran beasiswa sesuai dengan jadwal pembayaran UKT.
Tanggapan bupati terhadap pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan
Terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Hendy mengatakan telah melakukan fasilitasi verifikasi ketidaklayakan DTKS, agar warga yang benar-benar tidak layak menerima bantuan sosial dapat segera tereliminasi dan digantikan oleh warga lain yang lebih membutuhkan.
Terkait Pentingnya pendataan yang valid juga menyangkut UMKM, Nelayan, Guru Ngaji, dan berbagai masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Hendy juga berjanji akan menjadikan persoalan tersebut sebagai fokus utama sebelum menetapkan sasaran penerima.
Dalam upaya memperbarui data, Pemkab Jember melibatkan 13 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jember. Sedikitnya ada 2.480 mahasiswa melakukan verifikasi faktual DTKS yang tersebar di 248 desa/kelurahan Kabupaten Jember.
Terkait permintaan agar Dinas Perhubungan memberikan perhatian kepada pekerja angkutan pasca kenaikan harga BBM.
Hendy mengaku sudah melakukan beberapa hal, di antaranya subsidi biaya retribusi Uji KIR untuk angkutan, subsidi biaya perijinan trayek untuk angkutan, pemutihan / penghapusan denda atas keterlambatan Uji KIR, dan penyediaan angkutan gratis untuk masyarakat dengan menyewa angkutan umum yang ada.
Sedangkan terkait penyusunan e-RDKK agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk. Hendy berjanji akan memberikan pendampingan oleh penyuluh untuk proses pendataan serta mengadakan pengawasan yang lebih intensif lagi dari pemerintah (KP3) bersama kelompok tani, kios resmi pupuk bersubsidi, Distributor dan Produsen.
"Tadi sudah dikoreksi dari teman-teman Fraksi, mengingatkan kami semua. Kami akan terus berusaha menyinkronkan terus dengan teman-teman OPD, terutama agar pembahasan tidak terlalu mepet," pungkas Hendy.