Bahas Negara Konflik, Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB

Peran Indonesia di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melewati minggu ketiga, 17-21 Agustus 2020, yang membahas berbagai agenda penting seperti Yaman, Suriah, Mali dan Somalia, dalam format pertemuan virtual maupun langsung di Markas Besar PBB di New York.

Selain itu, telah dilaksanakan pula pertemuan virtual anggota DK PBB dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang membahas mengenai situasi di Mali, Afghanistan dan Lebanon.

Pada pertemuan virtual mengenai Yaman, 18 Agustus 2020, DK PBB menyepakati elemen untuk pers yang memuat dukungan kepada Utusan Khusus Martin Griffiths dan meminta semua pihak dapat menyetujui usulan PBB untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Yaman.

Elemen untuk pers ini telah dibacakan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, selaku Presiden DK PBB bulan Agustus.

Terkait pertemuan Suriah, 19 Agustus 2020, anggota DK PBB menyampaikan dukungan atas rencana pertemuan Komite Konstitusional di Jenewa, yang direncanakan diadakan pada 24 Agustus 2020, dengan fasilitasi Utusan Khusus untuk Suriah, Geir Pedersen.

Pada hari yang sama, DK PBB mengadakan pertemuan untuk membahas situasi terkini di Mali, menyusul terjadinya pemberontakan di negara ini. DK PBB telah menyepakati Pernyataan Pers yang secara umum memuat pentingnya pengembalian supremasi hukum dan tatanan konstitusional di Mali.

Pada 20 Agustus 2020, DK PBB membahas mengenai isu Somalia bertempat di ECOSOC Chamber, gedung PBB di New York, dengan tetap secara ketat menerapkan protokol kesehatan dari otoritas setempat dan Sekretariat PBB.

Indonesia mendorong diadakannya pertemuan di Markas Besar PBB, yang disepakati seluruh anggota DK PBB, dan merupakan pertemuan langsung kedua bulan ini.

“Selain memimpin berbagai pertemuan DK PBB untuk bulan ini, Indonesia juga terus memastikan agar posisi dan kepentingan Indonesia terkait isu-isu yang dibahas di DK dapat tercermin dalam setiap pembahasan,” ujar Dubes Djani, dikutip Minggu 23 Agustus 2020.

Dubes Djani menambahkan bahwa, berbagai agenda telah dijadwalkan untuk dibahas pada minggu depan oleh anggota DK PBB, diantaranya mengenai Palestina, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan yang disebabkan oleh aksi teroris, situasi di Irak, isu kemanusiaan di Suriah, Komite 1718 (Korea Utara), dan sejumlah adopsi resolusi mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dan Somalia (UNSOM), serta sanksi Mali.