Awey: Risma Habiskan Dana Ratusan Juta untuk Sekali Kunker

Mantan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 Vinsensius Awey, mengomentari soal kunjungan luar negeri Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang dituding memakai APBD. Kata Awey, seingat dia saat menjadi anggota DPRD Surabaya, setidaknya Risma dalam sekali kunjungan ke luar negeri, Risma dan rombongan bisa menghabiskan anggaran dari Rp400 juta hingga Rp800 juta.

"Angka itu termasuk semua. Dari tiket pesawat sampai hotel. Apalagi kalau rombongannya lebih dari empat orang dan destinasinya jauh," kata Awey kepada ngopibareng.id, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika dalam satu kali kunjungan bisa menghabiskan ratusan juta, dalam satu tahun Risma melakukan lebih dari lima kali kunjungan ke luar negeri. Maka sudah berapa miliar uang yang digunakan kunjungan. Apalagi jika tidak membawa hasil apapun untuk Kota Surabaya.

"Tidak menutup kemungkinan bisa Rp1 miliar dalam satu kali kunjungan. Apalagi kalau yang berangkat tujuh hingga sepuluh orang. Coba hitung saja berapa banyak biaya yang keluar. Itu pemborosan kalau tidak membawa hasil," katanya.

Menurutnya, kunjungan Risma ke luar negeri harus dievaluasi. Baik dari sisi frekuensi keberangkatan, jumlah delegasi pendamping hingga tujuan dan hasil. Ia berharap, anggota DPRD Kota Surabaya 2019-2024 bisa lebih kritis terkait hal itu. Jika dirasa penjelasan yang sudah disampaikan dari Kabag Humas Pemkot tak memuaskan, maka anggota dewan berhak memanggilnya untuk menjelaskan hal yang sebenarnnya.

Dugaan Risma melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pakai APBD muncul setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ragu, jika kepala daerah melakukan kunjungan ke luar negeri tanpa APBD. Dia khawatir terjadi double budget atas perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Namun, Khofifah mengeluarkan pernyataan itu secara ‘halus’.

"Saya sudah membaca surat dan menggunakan APBD. Sementara saya membaca dari link berita katanya tidak pakai APBD. Maka saya menyampaikan jangan-jangan salah ketik, itu saja. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik, lalu tadi itu lho, link beritanya tidak pakai APBD, saya takut double budget. Atau teman-teman wartawan jangan salah tulis lo ya. Mungkin salah ketik Rek," ucap Khofifah usai penyerahan DIPA Tahun 2020 kepada Bupati/Walikota se-Jatim di Grand City, Surabaya, Jumat 22 November 2019.

Atas kecurigaan Khofifah tersebut Pemerintah Kota Surabaya memberikan klarifikasi. Pemerintah Kota Surabaya membantah jika perjalanan dinas yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini semuanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mengklaim tak semua perjalanan dinas Risma ke luar negeri menggunakan dana APBD. 

Namun meski mengklaim tak semua perjalanan dinas ke luar negeri Risma tak memakai APBD, Pemerintah Kota Surabaya melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, M. Fikser, menyebut ada pula bagian yang ditanggung oleh APBD Kota Surabaya.

Bagian yang menggunakan dana APBD Pemerintah Kota Surabaya itu adalah delegasi pendamping Wali Kota Surabaya. Kata dia, ikut sertanya delegasi pendamping itu telah melalui pertimbangan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi delegasi pendamping adalah OPD yang berkaitan dengan tema atau isu seminar.

"Keikutsertaan OPD pendamping ditujukan untuk fungsi pembelajaran, bukan hanya Wali Kota Surabaya saja yang kapasitasnya menyampaikan materi sebagai pembicara. Namun di forum dan rangkaian perjalanan dinas luar negeri tersebut juga ada hal-hal yang dipelajari OPD untuk diterapkan dalam proses pembangunan Kota Surabaya," ujar Fikser.

Namun ada yang memang harus digarisbawahi. Kata Fikser, dalam pembiayaan yang tertulis di dokumen surat permohonan izin awalnya memang menggunakan APBD. Penyebabnya, karena awalnya surat undangan dari panitia tidak menyebutkan anggaran yang akan ditanggung.

Panitia baru memberikan konfirmasi biaya yang akan ditanggung setelah surat permohonan izin setelah selesai diproses. Namun atas perubahan itu, dipastikan tidak ada kesalahan administrasi pertanggungjawaban keuangan.

"Setelah ada konfirmasi biaya yang ditanggung oleh panitia, maka anggaran APBD secara otomatis tidak dipakai," ujar Fikser.