Awas, Radikalisme Menjalar di Birokrasi dan Profesional Muda

Gejala sosial yang menunjukkan berbagai data rasa intoleransi di kalangan millenial semakin menguat menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa. Begitu juga dengan radikalisme.

Karena itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawaansa, mengajak kalangan ulama dan kiai pesantren, untuk menghalau gerakan radikalisme dan sikap intoleransi itu.

"Ya, gerakan mereka harus terus ditangkal khususnya dari pintu lembaga pendidikan, forum keagamaan, dan juga di lembaga pesantren dan sekolah. Kita membutuhkan penguatan strong partneship terutama dengan elemen strategis yang mempunyai signifikansi dan daya ungkit di banyak lini," kata Khofifah, Selasa 23 Juli 2019.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran kiai NU di Jawa Timur kian merapatkan barisan. Hal itu dimaksudkan guna melawan gelombang radikalisme dan intoleransi di segala lini di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kiai PWNU Jatim secara khusus bertemu dalam silaturahmi hangat, Selasa 23 Juli 2019.

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah melawan gerakan radikalisme dan intoleransi yang menjadi musuh bersama keutuhan NKRI.

Menurut Khofifah, dalam forum tersebut sangat banyak disampaikan kiai bagaimana bisa membangun harmoni di lingkungan kehidupan sehari-hari.

Khususnya dalam rangka melakukan gerakan mereduksi intoleransi dan radikalisme di Jatim dalam sebuah mekanisme kehidupan yang harmoni.

"Kalau penetrasi radikalisme tentu yang paling kuat adalah lewat pendidikan dan yang terbukti memberikan kekuatan untuk memberikan pagar intoleransi adalah di pesantren," kata gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Maka dari itu, ia berharap bersama para kiai NU ini di masyarakat nantinya turut dibangun penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan juga saling menghormati.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar mengingatkan, harus ada kerja sama yang harmonis untuk menangkal gejaka sosial yang menjadikan keretakan di tengah masyarakat di provinsi ini.

Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad, Gasek, Malang itu menyebutkan radikalisme harus dilawan dari segala lini.

"Makanya kita usulkan, ada mekanisme khusus lah saat memilih kepala sekolah, memilih pejabat, memilih pimpinan, jangan sampai pemikirannya mengandung radikalisme, intoleransi, karena itu juga berbahaya," katanya.

Tidak hanya itu menurutnya penyebaran radikalisme bukan hanya dilakukan di lembaga pendidikan. Melainkan juga di kalangan profesional dan bahkan pemerintah.

"Kita tidak mungkin mengusulkan kalau kita tidak tahu sendiri. Misalnya ada fulan (penyebar radikalisme) di dinas ini, di Rumah Sakit ini, harus di segala lini ikut waspada ikut membentengi," kata Kiai Marzuki Mustamar. (adi)