Awas! Penangkapan Ikan di Luar Yurisdiksi Nasional

Suatu tim peneliti menggunakan data satelit dan alat analisis lainnya, telah mengidentifikasi perusahaan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Yakni, perairan yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Dalam aksi penangkapan ikan itu, telah menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran lingkungan dan perburuhan.

Menggabungkan data yang mendeteksi kapal penangkap ikan yang disediakan Global Fishing Watch dengan database publik lainnya. Seperti organisasi pengelolaan perikanan regional dan informasi pemegang saham. Analisis tim menunjukkan 1.120 perusahaan memiliki hampir 2.500 kapal penangkap ikan di laut lepas pada tahun 2018 — atau sekitar dua pertiga dari total upaya penangkapan ikan yang terdeteksi di perairan ini.

Namun, penangkapan ikan di laut lepas terutama terkonsentrasi di sejumlah kecil entitas. Perusahaan Korea Sajo Group dan Dongwon, yang memiliki anak perusahaan AS Starkist, berada di 10 besar perusahaan paling aktif di laut lepas, bersama dengan segelintir perusahaan Cina dan satu perusahaan AS yang berbasis di Hawaii.

Diperkirakan, 100 perusahaan, yang berbasis di Amerika Serikat, Inggris, Cina, Taiwan, Rusia, Spanyol, Belanda, dan Korea Selatan, di antara negara-negara lain, menyumbang lebih dari sepertiga penangkapan ikan di laut lepas selama periode penelitian.

“Hasil ini memberikan kacamata unik untuk melihat pertanggungjawaban penggunaan dan perlindungan keanekaragaman hayati laut global,” kata Jennifer Jacquet, seorang profesor di Departemen Studi Lingkungan NYU dan peneliti utama dari studi peer-review dari New York University, dikutip Selasa 22 Desember 2020.

Hasil ini keluar sebelum Konferensi Antarpemerintah PBB keempat tentang Keanekaragaman Hayati Laut di Area di Luar Yurisdiksi Nasional, yang ditunda dan diharapkan digelar sekitar tahun 2021.

Tak bisa diatur

Penelitian, yang muncul di jurnal One Earth, adalah yang pertama menghubungkan perusahaan dengan aktivitas penangkapan ikan di area yang sebagian besar tidak diatur ini.

“Ada banyak kekhawatiran tentang perusahaan yang beroperasi di laut lepas, hanya karena mereka berada di luar jangkauan hukum dan peraturan negara mana pun,” kata Jennifer Jacquet.

“Dengan menghubungkan kapal-kapal tersebut dengan perusahaan tertentu, studi ini mengambil langkah pertama dalam meningkatkan transparansi — kami sekarang tahu lebih banyak tentang siapa yang memperoleh keuntungan dari penangkapan ikan di dunia.”

Penemuan ini menjelaskan elemen penting dari penangkapan ikan komersial. Sebelumnya, para peneliti hanya dapat mengidentifikasi negara mana yang melaporkan penangkapan ikan di laut lepas, yang mencakup 60 persen lautan di dunia dan oleh karena itu mewakili proporsi besar perairan yang berada di luar jangkauan yurisdiksi nasional.

“Kami juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang tidak kami ketahui,” tambah peneliti pertama Gabrielle Carmine, kandidat doktoral di Nicholas School of the Environment Duke University yang bekerja dengan Jacquet sebagai sarjana NYU.

“Pelaku korporasi yang kami kenal berbeda-beda menurut jenis alat tangkap dan lokasi di laut lepas. Misalnya, kami tahu lebih banyak tentang armada kapal pukat daripada armada rawai dan lebih banyak tentang Samudra Atlantik daripada Pasifik Tropis Barat. "

Spesies yang ditangkap di laut lepas ditangkap oleh armada industri dan ditujukan terutama untuk pasar kelas atas di AS dan Eropa.

Evaluasi sebelumnya tentang populasi ikan laut lepas menunjukkan bahwa penangkapan ikan di perairan ini telah menyebabkan penurunan yang luar biasa dalam kelimpahan banyak spesies laut terbuka, termasuk beberapa spesies tuna, ikan todak, dan marlin.

Meskipun tangkapan ikan dilaporkan oleh banyak negara, banyak perusahaan menangkap dan mengambil keuntungan dari ikan di lautan global, di mana penangkapan ikan tunduk pada beberapa peraturan karena laut lepas berada di luar yurisdiksi nasional.