Audiensi Bersama DPRD, Komunitas Ojol Tuban Usul Pemkab Tanggung Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

DPRD Kabupaten Tuban menggelar audiensi bersama puluhan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Komunitas Ojol Tuban (KKOT), Selasa, 9 September 2025. Dalam audiensi ini, DPRD Tuban menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), Kepala Bagian (Kabag) Hukum serta Kepala Bakesbangpol Tuban.

Kegiatan ini digelar sebagai tindak-lanjut surat dari KKOT tertanggal 2 September 2025 tentang permohonan audiensi dan penyampaian aspirasi. Pada kesempatan ini KKOT menyampaikan lima tuntutan. Dari lima tuntutan tersebut dua diantaranya merupakan persoalan lokal.

Dua persoalan lokal tersebut yaitu, mengusulkan jaminan perlindungan sosial atau BPJSTK gratis bagi driver ojol di Kabupaten Tuban dengan iuran ditanggung oleh APBD atau Pemkab.

"Kami sudah mencari uang sendiri, kami ingin BPJS gratis karena di tempat lain seperti di Gresik barusan saja tercover BPJS gratis dengan alokasi dari Pemda, kami ingin di Tuban ini juga sama," terang Humas KKOT, Hendra Waskita usai audiensi.

Lebih lanjut, KKOT juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk memfasilitasi upgrading skill atau pelatihan keterampilan bagi para driver ojol untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Harapan kami, supaya untuk upgrading skill difasilitasi oleh Pemda terkait aplikasi maupun penajaman skill kami supaya kami tidak bekerja sebagai ojol terus, entah jadi wirausaha atau apa," imbuhnya.

Selain dua tuntutan terkait persoalan lokal, KKOT juga menyampaikan tuntutan terkait kasus meninggalnya driver ojol, Affan Kurniawan, agar diusut hingga tuntas dan transparan.

Kemudian, mereka juga menyuarakan tuntutan nasional Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) serta mendesak penegakan SK Gubernur Jatim 188/290 dan 188/291 agar tarif R2 dan R4 dijalankan konsisten serta aplikator yang melanggar ditindak.

"Kami ingin para aplikator ini tertib secara administrasi," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyampaikan, dari lima hal tuntutan yang disampaikan para ojol ini sudah selesai dibahas. Selanjutnya, unsur pimpinan bersama fraksi akan menindaklanjutinya.

"Kita akan rapat secepatnya, baik dari unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Tuban untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut," jelas Ketua DPRD Tuban.

Dia menuturkan, lima tuntutan yang disuarakan para ojol tersebut diantaranya dua persoalan nasional, satu persoalan regional dan dua persoalan lokal.

"Nanti kita rapatkan diinternal, sekaligus mendorong beberapa hal terutama tuntutan lokal, otomatis teman-teman di komisi yang membidangi akan menindaklanjuti dengan secepatnya," pungkasnya.