ASN Pemkot Surabaya Wajib Pakai Produk UMKM
Walikota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan seluruh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai menggunakan produk UMKM Kota Pahlawan. Ia pun beberapa kali mencontohkan saat bertugas mengenakan produk UMKM.
Menurut Eri Cahyadi, hal ini dilakukan untuk mengembangkan dan mengenalkan produk UMKM ke khalayak luas.
“Jadi mereka memiliki kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak, otomatis mereka sudah mengerti pasarnya. Maka pemerintah mendampingi dan harus tahu model (tren) sepatu dan baju saat ini seperti apa,” ujarnya, Minggu, 12 Maret 2023.
Sebagai langkah pendampingan, Eri Cahyadi menggandeng desainer untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi dari produk para pelaku UMKM. Langkah tersebut sudah terealisasi dengan menggandeng 14 desainer UMKM Surabaya yang berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya.
Hasilnya, mereka menciptakan delapan motif batik Surabaya atau yang dikenal sebagai Batik Suroboyo.
“Maka saya minta ajak desainer, nanti yang membayar adalah pemkot. Contoh yang mendesain sepatu adalah mahasiswa Desain Produk (Despro). Sehingga UMKM itu belajar, karena tidak bisa UMKM akan naik menjadi lebih tinggi kalau tidak melalui proses belajarnya," tuturnya.
Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus mendampingi para UMKM agar bisa menembus pasar internasional. Pendampingan dan pelatihan juga terus dilakukan untuk menuju hal tersebut.
"Untuk itu harus dipakai dan dirasakan, kalau kami merasa nyaman maka yang lain pasti merasa nyaman. Alhamdulillah itu yang saya minta ke teman-teman pemkot, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia,” jelasnya.
Pihaknya pun semakin optimis bahwa UMKM Surabaya akan berkembang karena juga didukung APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia.
Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp 1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp 1,7 triliun.
"Insya Allah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen,” jelas Eri Cahyadi.
Tak hanya sampai disitu, agar UMKM Surabaya dapat berinteraksi dengan dunia digital, Pemkot Surabaya meluncurkan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken Surabaya.
Pada aplikasi ini, pedagang toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut.
Bahkan, kini e-Peken itu juga sudah dibuka untuk publik, sehingga semua orang bisa ikut berbelanja di e-commerce tersebut.
“Pemerintah sejatinya adalah pelayan umat, maka kita harus menggunakan produk UMKM. Teman-teman pemkot sudah memulai, seperti memakai batik dan sepatu UMKM, kalau model sedikit? Yang salah adalah pemerintah karena kita adalah pembimbing UMKM,” pungkas Eri Cahyadi.