Arah Pembangunan Banyuwangi Fokus Penguatan Kualitas SDM

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, arah pembangunan daerah yang dipimpinnya berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) atau Musrenbang Kecamatan serentak, Kamis, 1 Februari 2024.

"SDM yang berkualitas akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini perlu dipersiapkan dengan matang,” jelasnya.

Musrenbang Kecamatan ini digelar serentak di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Bupati Ipuk membuka kegiatan tersebut dari halaman Kantor Camat Tegaldlimo. Berbagai usulan dari kecamatan hasil Musrenbang akan menjadi bahan untuk menyusun RKPD tingkat Kabupaten. Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemerintah untuk tahun 2025.

Ipuk menjelaskan, untuk mewujudkan hal itu, telah disiapkan delapan prioritas program. Mulai dari pengentasan kemiskinan; perluasan lapangan pekerjaan; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata; UMKM, dan pertanian.

“Untuk kemiskinan sendiri, Alhamdulillah tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kita canangkan nol persen untuk kemiskinan ekstrim,” ungkapnya.

Untuk sektor pendidikan, lanjut Ipuk, terus digenjot penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Hingga 26 Januari 2024, terdata ada 2.909 anak masuk kategori ATS. Angka ini mengalami penurunan signifikan jika dibanding data per September 2023 yang mencapai 5.420 anak.

“Kami mengapresiasi sejumlah kecamatan yang telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini. Hal tersebut perlu dicontoh oleh kecamatan lainnya,” ujarnya.

Ipuk juga meminta seluruh kecamatan untuk fokus menurunkan stunting. Penanganan stunting menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Jumlah balita stunting bulan Desember 2023 mencapai 2.305 balita. Hal ini menurun 17,08 persen dibanding bulan Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.

“Penanganannya bukan soal gizi belaka. Tapi, juga perlu dilakukan pembenahan sanitasi, kebersihan lingkungan hingga pola hidup,” terangnya.

Bagian dari delapan program prioritas itu ada penguatan modal sosial; pengelolaan lingkungan hidup; tranformasi digital layanan publik; dan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).