Anggaran Pendidikan 2027 Naik, DPR Desak Program SD dan SMP Gratis
Anggaran Pendidikan 2027 mendapat perhatian Komisi X DPR RI seiring kenaikan postur RAPBN 2027. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta kenaikan tersebut berdampak nyata. Ia mendorong pemerintah memperkuat pemenuhan hak pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat.
Menurut Fikri, pemerintah perlu mengarahkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ia juga menilai pemerintah harus menyiapkan skema pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan.
Anggaran Negara Naik, Porsi Pendidikan Ikut Bertambah
Berdasarkan struktur RAPBN 2027, pemasukan negara mengalami peningkatan cukup besar. Angkanya naik dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Kenaikan tersebut turut memengaruhi porsi anggaran pendidikan dalam APBN. Dengan ketentuan alokasi pendidikan sebesar 20 persen, nilainya mencapai sekitar Rp819,44 triliun. Angka tersebut meningkat dari sekitar Rp768,54 triliun pada struktur sebelumnya. Kondisi itu membuka ruang lebih besar bagi pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan.
Fikri mengatakan Komisi X DPR RI akan mengawal penggunaan tambahan anggaran tersebut. Ia ingin kenaikan nominal anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menaikkan angka dalam dokumen anggaran. “Formula dan struktur anggaran sekarang ini dari nominal naik. Dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.092,2 triliun. Itu maknanya kalau bagi Komisi X, 20 persen anggaran pendidikan naik. Yang semula hanya Rp768,54 triliun sekarang menjadi Rp819,44 triliun. Ini yang nanti akan kita kawal,” ujar Fikri saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
Pemerintah Perlu Menjaga Fokus Pembangunan SDM
Selain itu Fikri menilai pemerintah perlu menjaga perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia. Menurut dia, kualitas manusia menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan nasional. Perhatian tersebut juga tercermin dalam pidato Presiden terkait prioritas pembangunan pendidikan. Pemerintah masih menempatkan renovasi sarana pendidikan sebagai salah satu agenda penting.
Namun, Fikri mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak berhenti pada perbaikan bangunan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Karena itu, lanjutnya, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk memenuhi hak pendidikan dasar. Langkah tersebut harus berjalan seiring dengan putusan MK mengenai pendidikan dasar tanpa pungutan.
Anggaran Pendidikan 2027 Harus Mendukung Pendidikan Dasar Gratis
Menurutnya pemerintah perlu menyusun simulasi pembiayaan secara matang. Simulasi tersebut penting untuk melihat kebutuhan anggaran dan kesiapan pelaksanaan kebijakan. “Kalau Komisi X prioritas, supaya keputusan MK yang akan menggratiskan SD-SMP ini bisa disimulasikan, tidak hanya disimulasikan tetapi dilaksanakan dengan baik. Sungguhpun MK tidak menentukan tahun, tetapi secara bertahap harus direalisasikan,” tegasnya.
Fikri juga menyinggung bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan perencanaan yang bertahap. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan anggaran serta kondisi pendidikan setiap daerah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan baru. Sekolah di daerah tertinggal juga membutuhkan dukungan agar mampu memberikan layanan yang setara.
Dalam kesempatan tersebut Fikri juga menyoroti penyebaran anggaran pendidikan di berbagai kementerian dan lembaga. Sebagian anggaran pendidikan juga mengalir melalui transfer ke daerah. Kondisi tersebut membuat pengawasan menjadi semakin penting. Komisi X DPR RI perlu mencermati apakah setiap program benar-benar menghasilkan dampak bagi peserta didik.
Ia menegaskan bahwa kenaikan anggaran tidak boleh berhenti pada peningkatan nominal. Pemerintah harus mengubah tambahan anggaran menjadi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat anggaran melalui layanan pendidikan yang lebih baik. Sekolah juga membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah Siapkan Rp820,9 Triliun untuk Program Pendidikan
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk belanja program pendidikan dalam RAPBN 2027. Nilai tersebut tumbuh 13,9 persen dibandingkan outlook anggaran pendidikan APBN 2026.Pada 2026, pemerintah memproyeksikan anggaran pendidikan sebesar Rp720,8 triliun. Kenaikan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan tetap cukup besar. “Sesuai UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kemudian pemerintah juga membagi rencana anggaran tersebut melalui sejumlah jalur pembiayaan. Belanja pemerintah pusat mendapat alokasi Rp490,7 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp277,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan pendidikan sebesar Rp53 triliun. Pembagian tersebut menunjukkan cakupan program pendidikan mencakup pusat hingga daerah.
Program Pendidikan Menjangkau Jutaan Peserta Didik
Pemerintah merencanakan penggunaan anggaran untuk berbagai program pendidikan. Salah satunya Program Indonesia Pintar atau PIP bagi 22,1 juta siswa. Selain itu, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru non-PNS bagi 1,3 juta guru.
Program Makan Bergizi Gratis juga masuk dalam rencana pemanfaatan anggaran pendidikan. Program tersebut menyasar sekitar 60,6 juta penerima. Pemerintah turut menyiapkan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda. Selain itu, pemerintah merencanakan renovasi 12.215 sekolah dan madrasah.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat mendapat dukungan untuk kebutuhan operasional.
Program pendidikan lainnya mencakup Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut menjangkau 54,2 juta siswa. Pemerintah juga menyiapkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi 6,3 juta peserta didik. Program tersebut membantu satuan pendidikan memenuhi kebutuhan operasional pembelajaran.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Tunjangan Profesi Guru ASND bagi 1,7 juta guru daerah. Tambahan penghasilan juga menyasar 20,7 ribu guru ASND. Anggaran pendidikan juga mendukung operasional 148 museum dan taman budaya. Pemerintah turut menyediakan anggaran untuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP.
Berbagai program tersebut menunjukkan luasnya cakupan belanja pendidikan nasional. Karena itu, pengawasan anggaran menjadi penting agar setiap program mencapai sasaran. Pada akhirnya, Anggaran Pendidikan 2027 tidak hanya berbicara mengenai besarnya dana. Anggaran tersebut harus menjawab kebutuhan siswa, guru, sekolah, dan masyarakat.
Penulis: Nurul Huda