Anggaran MBG Harus Dibedakan dengan Anggaran Pendidikan
Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Imamudin Yuliadi mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dibedakan dari pendidikan dan tidak dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru.
Menurutnya, MBG merupakan program negara yang memiliki tujuan berbeda dan berdiri pada mandat konstitusional yang jelas, yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Program MBG harus dibedakan secara tegas dari anggaran pendidikan dan gaji guru karena peruntukannya berbeda, meski dampak akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi fisik dan kesehatan siswa menjadi lebih baik," ujar Imamudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan, MBG dirancang untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Dengan kondisi fisik yang sehat, siswa diharapkan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan konsentrasi, serta menekan risiko stunting dan gangguan kesehatan lainnya.
Namun, menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.
Imamudin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung program MBG karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur, susu, hingga buah-buahan.
"Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar," tuturnya.
Ia menilai, apabila program MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, maka program ini berpotensi menciptakan efek pengganda yang signifikan.
Efek tersebut, sambung dia, yakni peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan.
Rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun ini juga menjadi peluang besar bagi ekonomi daerah karena akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.
"Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar," paparnya.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.
"Keterlibatan masyarakat akan memastikan MBG benar-benar menjadi program rakyat yang merakyat, bukan sekadar proyek birokrasi," ucap Imamudin.
Ia juga mengingatkan besarnya anggaran MBG menuntut adanya sistem manajemen dan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Program MBG jangan sampai menjadi ajang rent seeking atau mencari keuntungan untuk pihak tertentu. Jika itu terjadi, yang dikorbankan adalah rakyat, misalnya kasus keracunan makanan akibat pengelolaan yang asal-asalan," ujarnya.
Imamudin menekankan pentingnya pengawasan keuangan negara yang ketat serta pelibatan unsur masyarakat dalam sistem kontrol sosial untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, menurutnya, bahan baku MBG juga harus dipasok dari dalam negeri, baik oleh petani, peternak, maupun nelayan lokal.*