Amnesty International: Jokowi Buktikan Bukan King of Lip Service

Direktor Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan kritik dari mahasiswa terhadap pemerintah adalah bagian dari kehidupan warga dalam berekspresi dan berpendapat.

Usman menyampaikan pendapatnya untuk menanggapi dugaan peretasan yang dialami beberapa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) setelah BEM UI mengunggah muatan kritik terhadap Presiden Joko Widodo.

"Tanggapan kritis seperti ini seharusnya mendapat dukungan, bukannya diminta dihapus oleh universitas atau mendapat pembalasan seperti peretasan," kata Usman Hamid dalam pernyataan tertulis yang diterima Ngopibareng.Id Senin 28 Juni 2021.

Kritik-kritik yang disampaikan oleh BEM UI dalam postingan tersebut dinilai tidak jauh berbeda dengan kritik yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kalangan organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty.

Amnesty beberapa kali mempertanyakan komitmen Presiden dan pemerintah untuk mengambil langkah nyata untuk melindungi kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, dan memberantas korupsi.

Dugaan peretasan yang dialami beberapa aktivis mahasiswa dan pengurus BEM UI merupakan bagian dari pembungkaman kritik yang dapat melanggar hak atas kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat.

Jika Presiden Jokowi tidak ingin dicap sebagai ‘King of Lip Service’ maka ia harus menunjukkan ucapannya dengan komitmen nyata berupa kebijakan yang melindungi dan menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat, termasuk melindungi mereka yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah.

Pemerintah diingatkan harus memastikan bahwa aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara transparan, akuntabel, dan jelas. Semua pelaku peretasan wajib diproses dengan adil, transparan, independen, dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan bukti yang cukup.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Leon Alvinda Putra sebelumnya mengklarifikasi terkait viralnya poster Presiden Jokowi memakai mahkota raja.

Leon menyampaikan bahwa ini bentuk kritik terhadap pernyataan-pernyataan Jokowi yang menurutnya tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan

BEM hanya ingin mengkritik, bukan ingin menjatuhkan. "Itu kan bentuk propaganda kritikan ya, bukan kemudian ajakan makar atau kudeta itu dua hal yang berbeda dan kita juga tidak mau terpolarisasi kadrun ataupun cebong. Ini adalah bentuk kritikan dari mahasiswa," ujar Leon saat dihubungi ngopibareng.id Senin 28 Juni 2021.