Aliansi Umat Beragama Banyuwangi Audiensi Soal LDII Sesat

Aksi unjuk rasa rencananya akan dilakukan Aliansi Umat Beragama Banyuwangi pada Jumat, 20 Agustus 2021. Hal ini terkait kasus tudingan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sesat. Tetapi, Aliansi Umat Beragama Banyuwangi menegaskan urung menggelar aksi yang bertentangan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang saat ini sedang digelar pemerintah.

Koordinator Aliansi Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi, Halili Abdul Gani menyatakan, aksi unjuk rasa untuk mendesak proses hukum pada pelaku yang menuding LDII itu diganti dengan audiensi bersama Kapolresta Banyuwangi dan pejabat utama Polresta Banyuwangi. Audiensi dilaksanakan pada hari ini, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

“Atas kebijakan bersama cukup melakukan audiensi dengan Kapolresta. Kami lebih mengedepankan ini karena situasi masih pandemi dan ada PPKM. Kalau kita melakukan aksi berarti kita melanggar aturan yang lain,” jelas Halili, Kamis 19 Agustus 2021.

Dari hasil audiensi tersebut, pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari pihak Kepolisian terkait kasus tersebut. Menurutnya, Polresta Banyuwangi sudah memproses pengaduan yang disampaikan LDII Banyuwangi ke Polresta Banyuwangi.

Dia menambahkan, dalam audiensi tersebut dijelaskan proses hukum kasus ini sudah berjalan. Bahkan penyidik sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. "Dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara," jelasnya.

Halili menegaskan, pengaduan yang disampaikan Aliansi Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi sifatnya hanya sebagai pendukung saja. Karena polisi sudah memproses pengaduan dari LDII.

"Supaya Kepolisian ini lebih memberikan atensi pada persoalan ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi AKP Mustijat Priyambodo menegaskan, saat ini pengaduan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Di mana penyidik sudah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk orang yang diadukan.

"Dari terlapor sudah dimintai keterangan nanti akan dilihat masuk unsur pidananya atau tidak. Tapi kita masih butuh pendalaman lagi untuk penyelidikan," jelas dia.