Aliansi Pelajar Surabaya Aksi depan Grahadi Tuntut Soal Zonasi

Aliansi Pelajar Surabaya atau APS berencana menggelar aksi demo secara damai pada hari ini Rabu 2 Juni 2020 di beberapa titik di Kota Surabaya. Salah satunya di depan Gedung Negara Grahadi.

Ketua APS, Mirza Akmal Putra mengatakan, dalam aksi kali ini mereka sebagai pelajar Surabaya, akan menyuarakan masalah penerimaan siswa baru khususnya tingkat SMA dan SMK jalur zonasi.

Sebab menurut Mirza pelaksanaan PPDB jalur zonasi sangat tidak efisien dan malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Itulah alasan mengapa ia melakukan aksi hari ini.

"Kami melihat zonasi itu itu belum bisa diterapkan secara baik karena belum meratanya fasilitas pendidikan," kata Mirza kepada Ngopibareng.id, Rabu 2 Juni 2021.

Dalam aksi hari ini Mirza mengatakan aliansi pelajar Surabaya akan menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni pertama ia meminta kepada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk menghapus PPDB jalur zonasi pada tahun depan.

Yang kedua ia menuntut kepada pemerintah provinsi Jawa Timur untuk meratakan fasilitas pendidikan sebelum melakukan PPDB jalur zonasi. Salah satu caranya adalah dengan membangun minimal 1 SMA dan SMK setiap tahunnya di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur.

Lalu yang ketiga fokus tuntutan dari aksi APS hari ini adalah menuntut janji kampanye Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Surabaya Armuji saat kampanye. Saat itu menurut Mirza, Eri Cahyadi-Armuji memberikan janji bahwa pemerintah kota Surabaya akan memberikan beasiswa atau sekolah gratis bagi warga Surabaya di SMA dan SMK Surabaya.

"Intinya Kami ingin anak-anak SMP yang masuk SMA dan SMK itu bukan dipersulit tapi dipermudah. Karena ini kan fasilitas pendidikan dan pendidikan itu utama. Negara harus hadir dalam pemerataan pendidikan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh warganya," katanya.

Menurut Mirza, jika memang pemerintah ingin melakukan PPDB dengan jalur zonasi maka pemerintah harus berkomitmen secara penuh dalam meratakan fasilitas pendidikan sebelum jalur tersebut digunakan, bukan malah sebaliknya.

Apalagi di Kota Surabaya masih ada SMK yang yang satu kelas jurusan hanya menerima 10 orang dari jalur zonasi. Menurutnya, jika ada hal seperti itu maka pengelola SMK dan pemerintah yang menaungi SMK tersebut wajib memberikan fasilitas yang terbaik bagi siswa atau siswi yang masuk dalam urusan tersebut.

Aksi yang akan dilaksanakn hari ini akan diikuti tak lebih dari 10 orang. Hal ini disebabkan karena masih dalam situasi pandemi. Selain aksi 10 orang di depan gedung Negara Grahadi aksi ini juga akan diikuti secara daring.

Mirza juga mengajak seluruh pelajar di Surabaya untuk mengikuti aksi dari rumah dengan berdiri di depan rumah, dan membawa secarik kertas yang berisikan tulisan atau tuntutan protes terhadap PPDB jalur zonasi.

"Sebenarnya kami ingin untuk mengajak mereka turun aksi di lapangan. Namun karena masi pandemi kami tidak mau ambil risiko. Jadi monggo kalau mau ikut silakan foto di depan rumah berdiri sambil membawa tuntutan, biar bisa dilihat oleh tetangganya, oleh orang-orang yang lewat bahwa dalam PPDB kita ada masalah di jalur zonasi," katanya.