Alasan PBB Dorong Yusril Ihza Mahendra Dampingi Prabowo

Sekjen PBB Afriansyah Noor saat menyampaikan orasi politik pada Konsolidasi II PBB di Surabaya. (Foto: Pita Sari/Ngopibareng.id)

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan nama ketua umumnya yakni Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai calon wakil presiden (cawapres), mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi politik 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor dalam Konsolidasi Zona II di DBL Arena, Surabaya, Minggu, 3 September 2023.

Dalam orasi politiknya, Afriansyah Noor mengungkapkan, Yuzril Ihza Mahendra memiliki track record kenegarawan yang panjang. Dan bekal tersebut dinilai pantas untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto.

"Rekam jejaknya tak diragukan lagi, beliau (Prof Yuzril) memiliki rekam jejak sebagai negarawan yang panjang. Rekam jejaknya mulai orde baru, sebagai penulis naskah pidato mantan Presiden Soeharto. Beliau adalah negarawan dan pakar hukum tata negara yang sangat pas mendampingi Pak Prabowo," katanya.

Menurutnya, bekal Yuzril untuk mendampi Prabowo sangat banyak. Hal ini pun menjadi kesempatan bagi Yuzril untuk melenggang.

"Prof Yuzril sangat pas bersanding dengan Bapak Prabowo. Sekarang tinggal bagaimana Allah memberikan kesempatan pada Prof Yuzril," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan Kader dan relawan Partai Bulan Bintang (PBB) memenuhi DBL Arena, Graha Pena, Surabaya, Minggu, 3 September 2023 siang ini. Mereka hadir berbondong untuk menghadiri Konsolidasi zona II pemenangan Pileg dan Capres Prabowo Subianto.

Dari pantuan Ngopibareng.id tribun DBL Arena sudah dipenuhi ratusan massa dari anak hingga orang dewasa. Mereka hadir mengenakan kaos warna putih dengan tulisan Partai Bulan Bintang (PBB), tak lupa mereka juga mengibarkan bendera dari partai yang didukungnya.

Setelah menunggu beberapa saat, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra hadir dilokasi acara disusul Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sekjen PBB Afriansyah Noor mengatakan, konsolidasi II ini diikuti oleh kader PBB dari 12 DPW. Meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Jogjakarta, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, serta diikuti DPC-DPC di 12 DPW.