Alasan Bakrie dan Siti Fadilah jadi Relawan Vaksin Nusantara

Meski menuai kontroversi, sejumlah tokoh populer di Indonesia mengumumkan menjadi relawan Vaksin Nusantara. Dua di antaranya adalah Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah.

Aburizal Bakrie Disuntik Terawan

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengumumkan di akun Twitternya, jika ia telah menerima vaksin Nusantara, langsung dari mantan Menteri Kesehatan, Terawan D Putranto. Ia menyebutkan, sebelum disuntik, sampel darahnya telah diambil lebih dahulu sekitar 8 hari sebelumnya.

Selain dirinya, Aburizal Bakrie juga membawa istrinya untuk dilakukan suntik Vaksin Nusantara.

Dalam Twitternya, Aburizal Bakrie mengungkapkan alasannya mau menerima Vaksin Nusantara, meski belum mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Saya percaya dengan vaksin ini karena memang saya percaya dengan kemampuan dokter Terawan. Bahkan saya ini pernah hutang nyawa, karena beliau dengan metode “cuci otak”-nya pernah menyelamatkan saya dari serangan stroke yang fatal," katanya, dilansir dari Okezone.

Siti Fadilah Supari Setor Sampel Darah

Selain Aburizal Bakrie, menkes era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Siti Fadilah Supari juga mengaku ikut menjadi relawan vaksin Nusantara. Ia mengaku menyerahkan sampel darahnya pada untuk ujik klinis Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, pada Kamis, 15 April 2021.

Meski Vaksin Nusantara belum mengantongi izin untuk menjalankan fase klinis tahap II, Siti Fadilah menyebut keikutsertaanya sebagai bentuk dukungan pada riset yang dilakukan Terawan. "Saya orang tua yang mempunyai komorbid, saya tahu tidak bisa dengan vaksin yang ada. Nah ini ada suatu harapan atau kemungkinan bahwa ini lebih personal dan memang harus personal," katanya, dilansir dari kompas.com.

Vaksin Nusantara Masih Bermasalah

Seperti diketahui, Vaksin Nusantara yang dikembangkan Terawan Putranto ketika masih menjadi Menteri Kesehatan RI, belum mengantongi izin uji klinis fase II.

BPOM memberikan sejumlah alasan mengapa Vaksin Nunsatara belum mendapatan izin, antara lain cara uji klinik yang baik (good clinical practical), proof of concept, good laboratory practice, dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice).

BPOM juga menyebut jika penelitian Vaksin Nusantara tidak sesuai dengan kaidah medis. Bentuknya adalah adanya perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. Di mana komite etik adalah RSPAD Gatot Subroto, sedangkan pelaksana peneliti adalah RS dr Kariadi. (Oke/Kmp)