Akhirnya Freeport Tunduk ke Pemerintah Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima laporan bahwa PT Inalum (Persero) sudah sepakat dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk meningkatkan kepemilikan saham. Saat ini, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36%.

Sore nanti, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia akan ditingkatkan menjadi 51% melalui penandatanganan head of agreement di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam hal ini, Inalum yang menjadi representasi dari pemerintah untuk menyerap sisa saham hingga 51%.

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita Inalum telah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51% dari yang sebelumnya 9,36%. Alhamdulillah," kata Jokowi di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 12 Juli 2018.

Presiden menegaskan akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan nantinya berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti, dividen, hingga retribusi sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati seluruh masyarakat.

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mudah untuk melakukan negosiasi dalam proses akuisisi saham Freeport karena selama ini ternyata berjalan sangat alot.

"Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini," kata Presiden Joko Widodo setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir negosiasi tersebut terus berjalan dan dikerjakan tanpa publikasi yang besar-besaran. Hal itu dilakukan lantaran menyangkut negosiasi yang amat tidak mudah.

"Tapi memang kita kerjakan ini diem, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," katanya.

Freeport Indonesia sampai sejauh ini telah mengelola tambang emas di Papua selama hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan saham mayoritas.

"Nilainya nanti teknis Menteri BUMN, Menkeu, dan Menteri ESDM itu, juga valuasinya juga makan waktu panjang. Namanya sudah deal, nanti tanda tangan. Artinya kesepakatan sudah rampung. Teknis masih ada di menteri. Di menteri. Saya ngantuk," katanya sambil tersenyum dan bergegas mengakhiri wawancara dengan wartawan. (ant/ant)

"Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini. Kita kerjakan ini diem, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," kata Presiden Joko Widodo.