Airlangga Hartarto: Kepala Negara Gak Ada Cutinya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengajukan cuti jika ingin berkampanye. Karena presiden adalah kepala negara.

“Maka kepala negara itu tidak ada cutinya,” ujar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dikutip metrotv Palembang pada Jumat 26 Januari 2024.

Dikatakan oleh Airlangga, bahwa setiap warga memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu paslon atau partai politik bukan sesuatu yang baru.

Airlangga mencontohkan,  Presiden Soekarno dari PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Habibie dari Golkar. Kemudian Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dari PKB, SBY dari Demokrat.

“Maka, hal ini sesuatu yang lumrah dan ini suatu hak politik, termasuk presiden,” kata Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menko Perekonomian RI ini.

Soal cuti presiden, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, jika Presiden Joko Widodo ikut kampanye selama Pemilu 2024 maka mengajuan izin cuti. “DIa (presiden) mengajukan cuti. Kan Presiden cuma satu,” tegasnya pada Kamis 25 Januari 2024.

Itupun, lanjut Hasyim Asy’ari, kalau presiden kampanye.” Itu kalau beliau kampanye. Kan kemarin tidak kampanye,” imbuhnya.

Akademisi dan Guru Besar Politik dari Universitas Padjdjaran (Unpad) Prof Muradi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhenti berpolemik dan fokus bekerja untuk rakyat di sisa masa jabatannya yang hanya tinggal sembilan bulan saja.

Hal tersebut dikatakan Prof Muradi menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak atas dasar demokrasi.

Prof Muradi menilai, pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara boleh berkampanye atau memihak hanyalah sebuah pembenaran. Ia menegaskan, rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia sangat dirugikan oleh pernyataan Presiden tersebut.

"Jadi kalau saya nganggap bahwa yang disampaikan beliau itu bahwa pembenaran saja," ujar Muradi saat dihubungi, Kamis 25 Januari 2024.

Muradi pun menyarankan, agar Jokowi fokus menuntaskan masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang.