Agung Firman Sampurna Resmi Pimpin PBSI
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) periode 2020-2024.
Agung Firman Sampurna menargetkan menang Piala Thomas-Uber. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers virtual, Jumat 6 November 2020. Agung Firman Sampurna terpilih secara aklamasi dengan dukungan 23 surat dari pengurus provinsi, sehingga ia sah menggantikan Wiranto yang menjabat di periode 2016-2020.
"Target besar kami adalah berusaha dan berjuang agar supremasi bulu tangkis kembali kita dapatkan. Tentu kami ingin prestasi puncak, membawa pulang Piala Thomas-Uber," kata Agung.
Dalam visi misinya, Agung Firman Sampurna menuturkan bahwa bulutangkis bukan hanya menjadi kegiatan olahraga saja, tetapi punya nilai nasionalisme yang mampu mempersatukan seluruh lapisan masyarakat.
Prestasi yang ditorehkan bulutangkis di kancah internasional, kata Agung, membuat Indonesia menjadi negara yang dihargai dan disegani negara lain. Terakhir kali Indonesia memenangi Piala Thomas pada tahun 2002, sementara Piala Uber dijuarai timnas putri di tahun 1996.
"Oleh karenanya bulu tangkis tidak hanya sekedar olahraga, tapi juga alat persatuan nasional," pungkas Agung Firman Sampurna.
Sebelum Agung Firman Sampurna ditetapkan sebagai calon tunggal, juga muncul nama Ari Wibowo yang merupakan Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Banten yang ikut dalam bursa pemilihan Ketum PP PBSI.
Namun, dalam proses verifikasi yang berlangsung pada 27-30 Oktober 2020, sebanyak 10 suara yang dikantongi Ari berkurang menjadi separuhnya karena lima di antaranya dinyatakan tidak sah karena pengprov yang bersangkutan memberikan dukungan ganda kepada dua calon.
Ari Wibowo tidak memenuhi batas minimal 10 suara dukungan, maka ia dicoret dari proses pemilihan. Sedangkan Agung Firman Sampurna menyerahkan 23 surat dukungan pengprov PBSI.
Ke-23 pengprov PBSI tersebut antara lain Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat.