Agensi Minta Maaf, Pemprov DKI Masih Tunggu Ike Muti Minta Maaf

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melayangkan somasi ke aktris Ike Muti. Wanita 47 tahun itu menulis cerita terkait seseorang yang mewakili Pemprov DKI Jakarta untuk menghapus foto dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Permintaan penghapusan itu, menurut Ike Muti, agar dirinya bisa menggarap sebuah proyek webseries yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Meski diberi batas waktu 2x24 jam untuk meminta maaf sejak Jumat 31 Juli 2020, Ike Muti masih diam. Dia bahkan sudah mem-private akun Instagram pribadinya @ikemuti16. Tiba-tiba, pihak agensi bernama Marantika muncul memberi klarifikasi seraya meminta maaf ke Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan.

"Pada kesempatan ini, saya meminta maaf terhadap Bapak Anies Baswedan @aniesbawedan (Pemprov DKI) atas kesalahan komunikasi antara saya dengan Mbak Ike yang membuat Mbak Ike berprasangka bahwa seloroh saya akibat kebijakan Pemprov DKI. Mba Ike tidak salah ketika memposting masalah ini di media sosialnya karena beliau mendapat info yang salah dari saya. Ini murni kesalahan persepsi saya terhadap rencana komunitas kreatif," ungkap Marantika lewat IG Story di akun Instagram marantika_agency.

Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menerima permintaan maaf tersebut. "Prinsipnya, tentu kita sebagai sesama warga harus saling memaafkan. Kami memaafkan siapapun yang berbuat salah. Sebagai hamba Allah sebagai manusia yang kita harus saling memaafkan," kata Riza, Sabtu 1 Agustus 2020.

Tapi, lanjut Riza, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu itikad baik berupa klarifikasi dan permohonan maaf dari Ike Muti.

"Ya harusnya yang bersangkutan yang menyampaikan klarifikasi dan memohon maaf, supaya jelas dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai masalah ini terulang kembali lagi untuk ke depannya," tegasnya.

Mengutip klarifikasi dari pihak Marantika Agency meneguhkan fakta bahwa yang disampaikan Ike Muti tidak benar. Pemprov DKI tidak pernah menyuruh orang untuk menghapus foto dengan Presiden Jokowi supaya diterima ikut dalam proyek.

"Terkait klarifikasi dari agen, ya itu kan pihak agen. Berarti dari situ jelas, itu (isu itu) bukan dari pihak kami Pemprov," kata Riza.