Agama pun Berperan Aktif dalam Ikhtiar Penanggulangan Covid-19

Penanggulangan pandemi Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan semata, namun juga menyangkut sektor agama. Dalam ikhtiar menanggulangi dan mencegah Covid-19 berarti menjaga jiwa (hifzhun nafs). Oleh karena itu, disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan.

"Menjaga diri menurut pandangan agama merupakan kewajiban, wajibnya menjaga diri dari semua bahaya yang diduga akan datang; karena Covid-19 bukan bahaya yang diduga, tetapi yang nyata".

Demikian KH Ma'ruf Amin, dalam sambutannya di acara Wisuda Angkatan II Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syaikh Nawawi Tanara (STIF Syentra), dikutip Wapresri.go.id, Senin 7 Februari 2022.

Menjaga diri menurut pandangan agama merupakan kewajiban. Ia menambahkan Covid-19 bukan bahaya yang diduga, tapi juga yang nyata. Maka, selain berobat untuk menghindari bahaya dari penyebaran virus adalah wajib.

Perkara Agama Sesuai Syariah

"Berobat jika terkena Covid-19 merupakan hal wajib karena perbuatan amrun diniyun syar’iyun himaiyun ikhtiroziyun, yaitu perkara agama yang sesuai syariah untuk menjaga diri dari wabah," ujar Wakil Presiden.

Pada kesempatan itu pula, Wapres mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda bangsa Indonesia, untuk tidak hanya berpuas diri pada standar minimum kemampuan lokal; melainkan harus dapat mencapai standar internasional.

"Jangan hanya berpuas diri dengan standar minimum kemampuan lokal, tetapi targetkanlah diri kita semua untuk mampu memenuhi standar internasional," kata Wapres

Ia mencontohkan standar kemampuan internasional tersebut antara lain dapat diterapkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan kondisi berbagai negara yang semakin bekerja sama dalam penanganan pandemi tersebut, maka Indonesia harus siap menghadapi berbagai isu global terkait Covid-19.

"Dunia semakin menyatu, sehingga kita dituntut untuk siap menghadapi berbagai isu berskala global. Sebagai contoh, hari ini kita masih menghadapi persoalan COVID-19 yang bukan datang dari kota atau provinsi di negara kita, melainkan dari luar negeri," tutur Kiai Ma'ruf Amin.