Aduan Wali Murid, PDIP Surabaya: Komite Sekolah Harus Terjun
DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya setiap hari menerima pengaduan wali murid terkait biaya pendidikan yang dinilai terlalu berat. Di antaranya permasalahan SPP, seragam, hingga uang gedung serta daftar ulang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat.
Dirinya menilai, aduan di masa pandemi Covid-19 saat proses kegiatan belajar mengajar tidak bisa berlangsung secara tatap muka, harusnya tidak ada keluhan yang berarti. Terlebih di tengah pandemi, saat pendapatan orang tua murid menurun, bahkan ada yang terkena PHK dari tempat mereka bekerja.
"Saya berharap di sekolah kan ada Komite, mereka bisa menjembatani permasalahan siswa. Kalau ada yang keberatan bayar SPP, tapi punya niat belajar terus dilarang mengikuti ujian kan kasihan. Sayang sekali karena sudah mematahkan semangat belajar siswa," ujar Achmad, Sabtu 3 Maret 2021.
Ia mengungkakan, ia pernah ditemui salah satu sekolah SMK Swasta di Surabaya timur dan pusat yang meminta siswanya tidak boleh mengikuti ujian karena belum membayar tunggakan SPP.
"Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Padahal rata-rata jenjang pendidikan menengah Kejuruan. Sampai saat ini belum ada aturan tegas yang melindungi hak-hak siswa, khususnya yang tidak mampu," katanya.
Ia mencontohkan sekolah jenjang SD dan SMP yang berada di bawah pengelolaan dinas pendidikan Kota Surabaya bisa tertangani dengan baik karena ada Mitra Warga, bantuan biaya personal dan keringanan bagi warga tidak mampu.
"Peran serta Komite Sekolah tidak bisa dilepaskan untuk dapat menjamin partisipasi peserta didik dari yang mampu hingga tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang baik," katanya.