Adakan Konferwil & Konfercab Ditetapkan setelah Verifikasi PBNU

Rapat gabungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyetujui bahwa pemberian persetujuan pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Cabang di dalam klasifikasi A akan diberikan setelah menerima hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan PBNU.

Dengan kata lain sejumlah kepengurusan wilayah dan cabang di klasifikasi A yang telah mengajukan konferensi wilayah dan cabang harus menunggu hasil verifikasi kepengurusan yang dilakukan PBNU.

Rapat gabungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terdiri pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah, digelar pada Jumat 23 Juni 2023 di ruang rapat lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Nomer 164 Jakarta Pusat. Di antara yang dibahas ialah pemberian persetujuan pelaksanaan Konferwil PWNU dan Konfercab PCNU.

Adapun agenda lengkap yang dibahas dalam rapat gabungan ini adalah:

1. Laporan pengurus harian syuriah PBNU;

2. Laporan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU);

3. Reposisi kepengurusan PBNU;

4. Laporan verifikasi dan validasi dan pelaksanaan kaderisasi PBNU;

5. Laporan perkembangan PCNU dan PWNU; dan

6. Penerapan sistem protokol kesekjenan PBNU.

Gus Yahya dan Laporan

Dalam laporannya di hadapan rapat, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan perkembangan GKMNU yang telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti di tiga provinsi yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan provinsi Jawa Tengah.

Tidak hanya sosialisasi, namun di ketiga provinsi tersebut struktur kepengurusan GKMNU di tingkat provinsi dan kabupaten kota tengah disusun. Bahkan pengurus GKMNU di Jawa Timur telah melakukan rapat kerja (raker).

Gus Yahya berharap kehadiran GKMNU akan membawa maslahat yang besar bagi warga NU dan masyarakat luas.

Program yang dikerjakan GKMNU memiliki banyak dimensi seperti pendidikan, kesehatan, wirausaha, dan seterusnya. Sehingga partner program dari GKMNU akan sangat beragam mulai dari Kemenag, Kementerian UMKM, Kemenkes, kementerian BUMN, Kementerian KLHK dan kementerian lain yang relevan terhadap agenda besar GKMNU.

Namun demikian, lanjut Gus Yahya keseluruhan program ini memiliki prasyarat yakni terbentuknya struktur kerja yang masif dari pengurus NU di level pusat hingga struktur NU di level paling bawah yakni Majelis Wakil Cabang (MWC).

Bersamaan dengan ini, PBNU tengah melakukan verifikasi dan validasi kepengurusan MWCNU di beberapa provinsi yang termasuk dalam klasifikasi A, yaitu provinsi Lampung, provinsi Jawa Tengah, dan provinsi Jawa Timur.

Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang dan pengajuan pengesahan Surat Keputusan MWCNU sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, disampaikan pula laporan implementasi kaderisasi di PBNU baik level Pendidikan Kader Pendidikan Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) dan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (P-MKNU).

Penyelenggaraan PD-PKPNU telah diselenggarakan sebanyak 316 angkatan dan menghasilkan 30.096 kader. Sementara P-MKNU telah diselenggarakan sebanyak 8 angkatan dan menghasilkan 490 kader.

Di samping itu, Gus Yahya juga menyampaikan permohonan untuk melakukan sejumlah perubahan dalam struktur PBNU untuk lebih meningkatkan kinerja PBNU.

Rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 100 pengurus baik dari jajaran syuriyah maupun Tanfidziyah, seperti Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais ‘Aam KH Afifuddin Muhajir dan pengurus syuriyah lain. Sementara itu dari Tanfidziyah hadir Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Sekjen H. Saifullah Yusuf dan jajaran pengurus Tanfidziyah lainnya. (Sumber: https://www.nu.or.id)