Adakah Politik Bernilai Dakwah? Ini Pandangan Din Syamsuddin
"...untuk menanamkan politik nilai itu sendiri bisa dimulai dari rahim pendidikan Muhammadiyah. Dari sana akan hadir kader-kader bangsa yang ada, inilah yang mendukung politik Muhammadiyah di dasawarsa awal," ujar Din Syamsuddin.
Utusan Khusus Presiden Dalam Bidang Dialog Dan Kerja Sama Antaragama serta Peradaban Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah secara konsisten telah melakukan politik nilai, dengan kata lain politik nilai ini bisa diartikan sebagai politik dakwah.
Din menjelaskan jika ada kader Muhammadiyah yang berkiprah di ranah politik harapannya jelas bukan menjadi pembantu di partai politik tapi harus jadi penentu, sehingga politiknya amar ma’ruf nahi mungkar.
"Sedangkan untuk menanamkan politik nilai itu sendiri bisa dimulai dari rahim pendidikan Muhammadiyah. Dari sana akan hadir kader-kader bangsa yang ada, inilah yang mendukung politik Muhammadiyah di dasawarsa awal," ujar Din.
Din Syamsuddin mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara dalam Kajian Ramadhan 1439 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) di UMM, belum lama ini.
Dia pun menyampaikan perlunya Muhammadiyah bisa menyebarkan kadernya di berbagai tempat. Dengan tujuan untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.
“Seperti kata Pak Muhadjir Effendy, Jangan menaruh telur di satu keranjang. Supaya kalau jatuh satu, masih ada telur yang lainnya, Jadi biarlah kader kita menetas di mana-mana. Tetapi jangan sampai lupa pada induk semangnya, Muhammadiyah,” imbuhnya.
Menurut Din, Muhammadiyah harus berpolitik dengan cerdas dan santun. Persyarikatan ini harus tetap kritis dengan pemerintah, namun juga harus mendukung program-programnya yang positif.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan bahwa seyogyanya di dalam politik kekuasaan itu ada politik nilai, politik nilai dapat menguasai kekuatan politik berdasar nilai.
Dengan demikian politik nilai ini sebenarnya merefleksikan pandangan para ulama atau pemikir Islam yang memikirkan politik yang sarat dengan nilai.
"Jadi Politik itu harus kepada tujuan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia”, pungkasnya. (adi)