Jokowi: Terapkan PSBB tapi Tak Berdampak, Sibuk Pencitraan?

Presiden Joko Widodo ingin ada evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif Covid-19 baru di setiap daerah. Baik yang menerapkan PSBB maupun tidak.

Berdasarkan data yang ia terima pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah memang ada yang memberikan hasil dan efektivitas yang bervariasi.

"Dari sejumlah itu, terdapat daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten, namun tidak drastis. Ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus namun masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten," kata Presiden pada rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Selasa, 12 Mei 2020,

Menurut Presiden ada daerah yang menerapkan PSBB tapi berdasarkan jumlah kasus positif yang ada tidak terpaut jauh dari sebelum pelaksanaan PSBB.

"Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa, mengapa? Apa sibuk pencitraan sehingga tidak ada koordinasi dengan baik," tanya Presiden.

Data-data yang ada di tangan Presiden juga mengungkapkan bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya terdapat 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.

Sedangkan sisanya tidak menerapkan PSBB. Maka itu, Presiden mengatakan, diperlukan pula evaluasi terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak melakukan PSBB dan menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Ini harus dibandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujar Kepala Negara.

Kepala Negara menekankan agar dalam implementasi dan pelaksanaan PSBB, masing-masing daerah jangan terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan.

Dalam Ratas ini Presiden juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk benar-benar memastikan upaya pengendalian Covid-19 di lima provinsi (selain DKI Jakarta) di Pulau Jawa berjalan dengan efektif. Sebab, sebanyak 70 persen kasus positif Covid-19 dan 82 persen angka kematian tertinggi terdapat di Pulau Jawa.

"Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," tuturnya.

"Terakhir, mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data dan pelaksanaan di lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," pesannya.