Ada SMP Negeri 'Nakal', Bikin SMP Swasta di Surabaya Kurang Murid

Sebanyak 90 persen sekolah SMP swasta di Surabaya belum bisa memenuhi pagu siswa baru di tahun ajaran 2023/2024 ini. Dengan kata lain, banyak SMP swasta yang tidak mendapatkan murid sesuai dengan pagu atau kuotanya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Surabaya, Erwin Darmogo.

"Hanya 10 persen sekolah SMP swasta yang pagunya terpenuhi sisanya belum dan masih membuka pendaftaran hingga kini. Yang terpenuhi ya, sekolah SMP swasta yang besar seperti Santa Maria, Petra, Al-Hikmah dan lainnya," kata Erwin kepada Ngopibareng.id.

Total ada 262 sekolah SMP swasta di Surabaya, artinya masih ada ratusan sekolah SMP swasta yang masih berusaha memenuhi pagu siswanya.

Menurutnya, tahun ini adalah jumlah paling banyak SMP swasta belum bisa memenuhi pagunya hingga tahun ajaran baru dimulai, sejak tahun 2018 lalu.

Penyebabnya, ungkap Erwin adalah masih banyak masyarakat yang ingin anaknya masuk SMP negeri meski PPDB sudah ditutup. Ia mendapatkan laporan bahwa ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mengarahkan masyarakat masuk SMP negeri meski PPDB telah usai.

"Ini pagu belum terpenuhi karena banyak yang belum daftar SMP masih menunggu masuk negeri. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab mengarahkan ke negeri," paparnya.

"Selain itu, banyak pula orang tua yang cabut berkas dari SMP swasta ke SMP negeri. Dari laporan yang saya terima, beberapa sekolah SMP negeri masih buka pendaftaran meski PPDB telah usai (jalur belakang). Seperti SMPN 6, SMPN 39 dan lainnya," tambah Erwin.

Dengan kondisi ini, pihaknya pun mendesak Pemkot Surabaya bersama Dispendik Kota Surabaya untuk mengambil langkah konkret dan mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat bahwa PPDB SMP negeri telah ditutup.

"Kami mohon sosialisasi itu terealisasi karena ada sekolah-sekolah swasta yang belum dapat murid. Itu kami tunggu dan kami mohon dengan sangat kepada Pak Walikota Surabaya (Eri Cahyadi)," harapnya.

Pihaknya akan menunggu langkah dari Pemerintah Kota terkait masalah ini hingga satu sampai dua hari ke depan. Bila tidak ada pergerakan, maka pihaknya akan menemui Walikota Surabaya untuk menyampaikan aspirasi.

"Kami tunggu satu sampai dua hari ke depan bagaimana aksi dari Dispendik. Kalau tidak ada tindakan, kami akan sowan ke Pak Walikota untuk menuntaskan masalah ini. Karena juga masih MPLS," tandasnya.