5 Ribu Tahanan Politik Myanmar Dibebaskan, Junta Militer Melunak

Ancaman pengucilan yang dilakukan negara-negara ASEAN ternyata membukakan mata penguasa junta militer Myanmar. Dalam KTT ASEAN yang segera digelar akhir Oktober, dari Myanmar justru bukan penguasa tapi dari aktivis politik.

Agakanya, karena itulah kini penguasa junta militer Myanmar berubah sikap dalam menghadapi tahanan politik. Secara mengejutkan pemimpin militer yang juga saat ini memegang kendali pemerintahan Myanmar, Min Aung Hlaing, Senin 18 Oktober 2021, mengumumkan akan membebaskan ribuan tahanan politik bertepatan pada Festival Thadingyut, Rabu 20 Oktober 2021.

“Untuk berbagai alasan mereka berpartisipasi dalam protes kekerasan. Di antara mereka yang telah berselancar atau menghadapi cobaan, orang-orang yang pantas akan diberikan pengampunan selama Festival Thadingyut,” ungkap Min Aung Hlaing dalam pidatonya yang disiarkan oleh televisi nasional.

Militer Myanmar pada Rabu membebaskan 5.636 tahanan politik, yang ditahan karena aksi protes sejak kudeta pada Februari lalu.

Seperti diketahui, para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN, Jumat 15 Oktober 2021, memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin militer sebagai perwakilan Myanmar, melainkan perwakilan pada level non politis untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dalam waktu dekat.

Kesepakatan Indonesia dan ASEAN

Indonesia dan Malaysia sepakat dengan keputusan ASEAN tersebut. Menlu RI Retno Marsudi menilai, keputusan untuk mengundang wakil Myanmar pada level non politis merupakan hal yang tepat, namun tidak mengurangi dukungan terhadap perdamaian rakyat Myanmar.

“Keputusan ini saya kira merupakan keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan termasuk bantuan kemanusiaan. Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengeyam perdamaian dan kesejahteraan. Safety and wellbeing rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia,” tegas Menlu RI dalam pengarahan pers usai menggelar pertemuan bilateral bersama Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah, Senin 18 Oktober 2021.

Dikatakan Retno Marsudi, baik Indonesia maupun Malaysia berpandangan tidak ada perkembangan signifikan dalam implementasi lima poin konsensus.

“Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar,” ujarnya.

Menlu Saifuddin Abdullah menyebut, sikap tidak kooperatif militer Myanmar kepada Utusan Khusus serta tidak berkomitmen terhadap lima poin konsensus, membuat kecewa para anggota ASEAN.

“Kami sangat kecewa dengan cara Myanmar memperlakukan para pemimpin ASEAN, yang telah melakukan hubungan konstruktif dengan junta militer di Myanmar dengan menghasilkan lima poin konsensus.

"Namun, sayangnya seorang Utusan Khusus ASEAN tidak diberikan sambutan yang layak untuk mengunjungi Myanmar, yang memungkinkan dia untuk memenuhi mandatnya sebagai Utusan khusus,” jelas Menlu Malaysia.

Professor Thitinan Pongsudhirak dari Institut Keamanan dan Studi Internasional Universitas Chulalongkorn menilai, meski Tatmadaw telah memutuskan untuk membebaskan ribuan tahanan politik, namun poin utama dari permasalahan di Myanmar adalah mediasi dari Utusan Khusus dan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke negara itu.

“Sekarang, kita belum melihat dua poin terakhir dieksekusi sama sekali. Faktanya, ASEAN berada di belakang kurva dan ada utusan, tetapi dia belum dapat mengunjungi negara itu dan untuk melihat semua sisi konflik,” ungkap Pongsudhirak dalam wawancara di CNA dikutip RRI.co.id.

Di sisi lain jika ASEAN tidak dapat mendorong implementasi lima poin konsensus di Myanmar, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya di mata dunia internasional.

“Jadi, saya tahu ini adalah tantangan yang sangat besar bagi ASEAN. Menurut saya ini adalah tantangan eksistensial, karena jika ASEAN tidak dapat menerapkan dan mengimplementasikan konsensus lima poin, ASEAN akan kehilangan lebih banyak relevansi dan kredibilitas di mata masyarakat Internasional,” imbuh Pongsudhirak.

Para Menlu ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang Jenderal Ming Aung Hlaing pada KTT dalam waktu dekat, sebagai dampak tidak kooperatifnya pemimpin militer Myanmar itu kepada Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai Utusan Khusus ASEAN.

Lima Poin pertemuan ASEAN Sikapi Konflik Myanmar

Pertemuan para Pemimpin ASEAN khusus membahas mengenai situasi Myanmar 24 April lalu di Sekretariat ASEAN di Jakarta, menghasilkan lima poin konsensus.

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.

Serta, kelima, Utusan Khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.