300 Personel Disiapkan Antisipasi Bencana Hidrometerologi
Pemkot Probolinggo dan jajaran instansi lainnya bersiap menghadapi bencana hidrometerologi. Untuk mengantisipasi puncak musim penghujan, Desember 2022 hingga Januari 2023, disiapkan tim gabungan beranggota sekitar 300 personel.
"Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan sumber daya yang ada dari kesiapan personel, peralatan dan mobilisasi kendaraan dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Probolinggo," kata Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.
Ia pun menggelar apel kesiapan tim gabungan yang terdiri atas jajaran TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, BPBD, DLH, Dinkes P2KB, KSOP, dan instansi terkait. Agenda itu untuk menindaklanjuti informasi dari BMKG Juanda perihal prakiraan awal musim hujan serta hasil keputusan rakor penanganan konflik sosial beberapa waktu lalu.
Apel diawali peninjauan personel dan kesiapan peralatan seluruh peserta oleh walikota bersama Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani, Dandim 0820 Letkol Arh. Arip Budi Cahyono, serta Sekda drg. Ninik Ira Wibawati.
Langkah-langkah antisipasi bencana hidrometeorologi, kata walikota, salah satunya melalui normalisasi sungai dari sedimentasi. “Yang pertama langkah-langkah mungkin ada normalisasi sungai dengan pengerukan karena sedimentasi tinggi, yang kedua pembersihan sampah,” ujar Habib Hadi.
Selain itu antisipasi adanya pohon-pohon yang roboh, walikota juga mengingatkan, agar warga tidak melakukan penyambungan penerangan jalan umum (PJU) secara ilegal. Sebab hal itu bisa memicu hubungan-pendek (korsleting) listrik saat musim hujan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sugito Prasetyo mengatakan, rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana juga telah disusun BPBD setempat.
“Kami sudah mencoba membuat rencana kontingensi. Jadi misalnya di daerah selatan terjadi banjir ataupun luapan air, itu sudah kami siapkan. Poskonya ada di kantor BPBD, logistiknya ada di kantor kecamatan, kesehatannya ada di puskesmas, untuk pusat pengungsiannya ada di GOR, jadi sudah tersentral,” katanya.
Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani menyarankan agar BPBD menyusun satuan tugas penanggulangan bencana alam guna memudahkan komunikasi dan koordinasi antar-instansi.