16 Ribu Bantuan Pusat di Jember Masih Ngendon

Hingga saat ini masih ada sebanyak 16.000 bantuan sosial dari pemerintah pusat di Kabupaten Jember yang belum tersalurkan.

Kepala Dinas Sosial, Widi Prasetyo, meminta pihak Bank Mandiri selaku penyalur membuat kebijakan agar bantuan dapat tersalurkan kepada penerima.

Pasca kunjungan Menteri Sosial, Tri Rismaharini ke Jember pada tanggal 28 Agustus 2021 lalu, Dinas Sosial Jember langsung mengecek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan di Bank Mandiri. Dua hari pasca kunjungan Mensos, diketahui sudah ada seribu lebih KKS PKH yang sudah tersalurkan.

“Pergerakannya sudah jelas ada seribu lebih KKS tersalur. ini menunjukkan ada tindak lanjut setelah kedatangan Menteri Sosial,”kata Widi saat dikonfirmasi usai memenuhi panggilan Pansus Covid-19 DPRD Jember, Kamis, 02 September 2021.

Meski demikian, Widi mengakui, penyaluran KKS itu persentasenya masih kecil. Sebab, hingga saat ini masih ada 16.000 KKS, baik yang dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tersalurkan kepada penerima. “Data ada dua, yang BPNT masih utuh 15 ribu, dan PKH sudah tinggal seribu,” tambah Widi.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Pemkab Jember banyak permasalahan yang menyebabkan KKS tak kunjung tersalurkan kepada penerima. Salahsatu persoalan itu adalah persoalan nama penerima yang tidak sama dengan data yang dimiliki Bank Mandiri.

“Banyak, masalah ketidaksamaan nama dan lain sebagainya. Salah satu huruf misalnya itu sudah jadi persoalan,” ujar Widi.

Karena itu, Widi meminta pihak Bank Mandiri selaku penyalur untuk membuat kebijakan agar bantuan sosial dapat segera diterima oleh penerima.

“Tolong lah Bank Mandiri kebijakannya, antara  petugas lapangan Bank Mandiri dan pembagi KKS. Karena persoalannya bukan di manusianya tetapi di administrasinya,” ujar Widi.