10 Saran Arus Utama Gender, Ida Fauziyah Raih Gelar Doktor

Menteri Ketenagakerjaan RI Dr.Hj. Ida Fauziyah, M.Si mendapat kado manis pada hari ulang tahunnya ke-51. Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) periode 2015-2020 itu, dinyatakan lulus dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jumat 17 Juli 2020.

Menaker Ida, meraih gelar Doktor, dengan IPK 3,87, setelah memaparkan hasil penelitian Disertasi berjudul “Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Ida meraih gelar doktoralnya dengan IPK 3,87. Dalam sidang doktoral yang diuji oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A.; Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, MSi; dan Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd serta disaksikan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya itu.

Ida mengajukan sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan PUG, yang muaranya adalah penguatan kapasitas perempuan, terutama tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan. Strategi yang diajukan oleh Ida dalam Implementasi PUG, di antaranya.

"Konsep baru yang dimaksud adalah tentang strategi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, yang didefinisikan sebagai: siasat, kiat, dan cara yang terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, demi terwujudnya kesataraan dan keadilan gender.

"Terdiri atas; (1) strategi legalitas formal, (2) strategi sinergitas struktural, (3) strategi adaptasi kultural, dan (4) strategi penguatan individual," tutur Ida Fauziyah.

Dari hasil penelitiannya, Ida Fauziyah menyampaikan beberapa saran praktis dan teoritis. Secara praktis, peneliti menyarakan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan diperluas hingga mencapai seluruh sasaran pembangunan sumber daya perempuan; dan dilakukan dalam konteks pembangunan manusia indonesia seutuhnya.

2. Meningkatkan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan.

3. Merumuskan visi dan misi bersama yang jelas untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembagunan nasional.

4. Mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang sudah berada pada posisi pengambilan keputusan.

5. Meningkatkan dan memperluas  kinerja kemitraan di antara pemerintah dan DPR dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender.

6. Menjadikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

7. Meningkatkan dan memperluas strategi penggalangan dan pendayagunaan sumber daya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

8. Mengupayakan peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

9. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.

10. Memperkuat pengaturan kebijakan tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional melalui Undang-undang.

Untuk lebih mengefektifkan komitmen tersebut, menurut Ida, diperlukan setidaknya dua strategi, membangun dan memperkuat kaukus perempuan di parlemen, dan (2) bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong isu-isu ketimpangan gender.

Kini, ketika menjabat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah selalu menegaskan komitmennya terhadap para pekerja, seperti dalam kasus Omnibus Law misalnya, Ida menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja sudah ia bahas Bersama serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Ia juga menegaskan perlindungannya terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang tertuang dalam RPP terkait awak kapal dan perikanan.

Ida Fauziah juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pekerja di Indonesia dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kompetensi mereka yang sebelumnya amsih low skill menjadi high skill. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi

Saat ini, menurutnya, ada sekitar 123 Juta Angkatan kerja dengan tingkat pengangguran sekitar 7 juta jiwa dan kebanyakandari mereka yag menganggur adalah lulusan perguruan tinggi dan SMA. Hal ini menurutnya terjadi karena tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dan dunia kerja, sehingga ia bertekad untuk membangun link and match tersebut.

Selain soal ketenagakerjaan, Ida Fauziah juga memiliki komitmen tinggi soal vokasi. Dalam wawancara usai Ratas dengan presiden pada bulan Desember 2019, Ida menyatakan komitmennya dalam mendukung program vokasi, termasuk dalam memberikan pelatihan bagi penerima program kartu prakerja.

Untuk mendukung program vokasi, Ida menyiapkan seluruh LPK milik swasta dan BLK milik Pemerintah ntuk berkoordinasi menyesuaikan materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industry saat ini. Selain itu, dari 2000 LPK yang sudah terdaftar, ia berharap LPK tesebut bisa segera terakreditasi, sehingga tidak hanya sekedar menciptakan tenaga kerja yang standar, tapi jugasesuai dengan standar kompetensi dunia usaha.

Selain itu, Ida juga dikenal memiliki komitmen tnggi terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan komitmennya untuk melakukan penghentian penempatan PMI untuk sementara selama masa pandemi Covid 19. Ida juga focus terhadap isu pekerja migran Indonesia terutama perempuan yang sudah ia lakukan sejak aktif di Fatayat.Salah satu contoh komitmennya atas perlindungan PMI Wanita adalah keberhasilannya menyelamatkan Ety Toyib, PMI asal Majalengka dari hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Arab Saudi.