Presiden Jokowi Diminta tak Lupakan Jasa Kerajaan Nusantara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak melupakan jasa kesultanan dan kerajaan di Nusantara dalam sumbangsihnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tolong melihat kesultanan-kesultanan se-Nusantara karena jasa kesultanan terhadap republik ini terlalu besar," kata Panglima Kesultanan Tidore Kapitan Muhammad Ali Alting setelah anjangsana antara para Raja dan Sultan se-Nusantara dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis. 4 Januari 2018

Ia mencontohkan, oleh karena Kerajaan Tidore pula, maka Papua masuk ke pangkuan NKRI.

Menurut dia, nasib Papua ketika itu ditentukan dalam pertemuan atau konferensi Malino di Denpasar Bali yang membicarakan tiga opsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Pertama, diminta PBB apakah Papua mau berdiri sendiri ditolak tidak mau, kedua apakah Tidore dengan Papua berdiri sendiri tidak mau, berdiri dengan negara boneka tidak mau, apakah Tidore dengan Papua mau bergabung diri dengan NKRI, itu moyang kami memilih itu sehingga jasa Kesultanan Tidore harus diingat para petinggi petinggi republik ini," katanya.

Terkait isu separatis yang kemudian berkembang di Papua khususnya, ia berpendapat, sejatinya masyarakat Papua tidak menuntut kemerdekaan, melainkan perlakuan adil termasuk dalam pembagian jatah pendapatan.

Oleh karena itu, ia menyatakan, jika Pemerintah RI melibatkan kesultanan untuk menangkal isu separatis, maka hal itu akan lebih mudah dilakukan.

"Bisa, bisa karena kita saling mengikat saling mendengar. Itu ada ratunya. Itu jadi begini, otomisasi sebelum dijalankan di republik ini, di kesultanan kami sudah, sehingga Papua itu masuk. Perpanjangan tangan, itu Papua, Rajaampat ada raja-raja itu perpanjangan tangan dari Sultan Tidore, jadi otonomisasi belum dilaksanakan, sudah dilaksanakan kesultanan," demikian Kapitan Muhammad Ali Alting. (ant)