Disambati Petani, Calon Bupati Kediri Janjikan BPJS

Sejumlah petani tergabung dalam gapoktan, poktan, serta pemilik kios pertanian yang ada di desa Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Selasa, 29 September 2020 sore bertemu sekaligus bersilahturahmi dengan Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono. Dalam pertemuan tersebut, para petani berkeluh kesah tentang permasalahan yang dihadapi saat ini.

Di antaranya terkait harga sayuran yang anjlok dipasaran karena adanya kebijakan PSBB sehingga mengakibatkan pendistribusian ke daerah tersendat. Di samping itu, keluh kesah lainya yakni persoalan permodalan. Persoalan permodalan ini bukan hanya dirasakan oleh petani saja melainkan juga peternak.

Lebih lanjut, pemuda berusia 28 tahun yang akrab disapa Dito ini memaklumi keluh kesah yang dialami oleh para petani, mengingat kondisi pandemi sekarang.  "Agenda hari ini bertemu dengan, kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Banyakan. Ada beberapa persoalan terutama tadi petani sayur yang menyampaikan kepada saya tentang harga sayuran cukup anjlok, akhirnya distribusi terhambat, " kata Dito ditemui di Posko tim pemenangan di Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Ia menilai, disaat pandemi seperti sekarang, para petani membutuhkan stimulus bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah. Namun di sisi lain alokasi anggaran yang ada saat ini masih terfokus pada penanganan Covid -19.  "Para petani ini minta untuk disuport secara permodalan. Lah ini sebenrnya tidak hanya petani, kemarin saya bertemu dengan peternak meminta hal yang sama. Jadi percakapan tadi terkait dengan kondisi para petani yang terdampak oleh pandemi, " Kata Calon Bupati Kediri yang maju berpasangan dengan Wakil Calon Bupati Dewi Mariya Ulfa ini.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut, antara lain memberikan bantuan kartu BPJS secara gratis, jaminan hari tua, jaminan pensiun serta jaminan kecelakaan kepada petani. "Itu tadi yang akan kami berikan kepada para petani tersebut, lalu upaya berikutnya ber kordinasi, berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini. Karena ini terjadi, di seluruh daerah tidak hanya di Kabupaten Kediri, " ungkapnya.