Korupsi semacam nggilani tur njijik.i

Korupsi semacam nggilani tur njijik.i

DITULIS USER

Rahma
ngopiOPINI 11 Mar 2017 WIB

Saya masih ingat, di usia 17th atau 5th yg lalu, bersama dg keluarga dan tetangga sekitar pergi ke kelurahan untuk melakukan proses pemotretan juga isi formulir, terkait penggunaan ktp model baru, yg disebut waktu itu adalah e-ktp (kartu tanda penduduk elektronik), mempunyai ktp pada waktu itu, bagi saya adalah suatu kebanggaan, merasa menjadi perempuan dewasa yg diakui oleh negara, heuheu. Sebelum berangkat bapak sambil menjelaskan "nanti kalau sudah punya ktp enak, ngurus-ngurus segala mudah, bisa sendiri, nggak perlu sama orangtua, buat SIM, buat ATM, buat NPWP, lah kalau e-ktp ini nak, wong ceg gak isok macem-macem, sebab sidik jari nyambung di pusat" begitu yg saya ingat. 

Lantas seiring berjalan waktu, saya mulai memahami fungsi e-ktp, selain untuk pembuatan SIM, NPWP, ATM, juga berfungsi untuk pegadean elektronik, bpkb, stnk, atm, kewarung gak bisa bayar  eh kog tutuk kunu, maklum, sbg gadis sok-sok-an mandiri, kuliah, kost, mbabu, yah begini, kdg untung kdg rugi, meski banyak rugi nya sih, heuheu

Lantas tujuan pemerintah dr ktp menuju e-ktp adalah agar mempermudah pendataan penduduk di negeri ini, sebab e-ktp ini tidak bisa dipalsukan dan digandakan, 1 e-ktp tercantum NIK dg sidik jari tunggal. Sebab sebelumnya membuat dan memalsu ktp mudah, hilang tinggal membuat, tak jarang yg cuma pura-pura kehilangan ktp, sisi negatif dr penggandaan ktp adalah sulit mencari identitas yg asli, tak jarang ditemui kasus para teroris yg menyembunyikan identitas, menghindari pembayaran pajak bagi warga yg sudah wajib pajak, menghindari ketemon korupsi bagi para pejabat, lantas e-ktp hadir menjadi solusi kongkrit bagi pemerintah pada waktu itu.

Namun fakta terbaru dr sumber kompas.com yaitu proses pembuatan e-ktp adalah ladang pencari uang untuk sebagian  kalangan, diketahui proyek pendanaan e-ktp dimenangkan oleh konsorsium perusahaan umum percetakan negara Republik Indonesia (perum PNRI), konsorsium terdiri dari perum PNRI, Sucofindo persero, PT. Len industri, PT. Quadra solution, PT. Sandipala Arthaputra atau terdiri dr 5 perusahaan, masih dr kompas.com, nilai proyek pengadaan e-ktp lebih dari 6 triliyun, lantas KPK telah menerima penyerahan uang 220 miliar dr korporasi, 30 miliar dr 14 orang dan sebagian adalah anggota DPR.

Korupsi, dulu adalah sesuatu yg tabu, malu jika dilakukan, mencoreng nama diri sendiri, nama keluarga, serta negara, namun untuk saat ini, korupsi adalah suatu hal yg wajar dilakukan saking akeh'e. Dan terbukti untuk kasus e-ktp adalah korupsi berjama'ah, yg dilakukan oleh sedoyo kalangan, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebentar lagi kita bersama akan melihat siapa-siapa yg terjerat kasus korupsi e-ktp ini, kabarnya adalah nama-nama para pesohor di negeri ini, atau mungkin samean-samean sudah mengetahui, entahlah.

saya sebagai sekian dr banyaknya pemudi yg suka nimbrung ngopi, ngimpi, dan selfi semacam jijik melihat mereka yg mengaku dan diakui menjadi putra-putri terbaik bangsa melakukan korupsi untuk dan untuk kepentingan pribadi.

 

Penulis : Rahma

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.