Ijtihad Melawan Korupsi

27 Dec 2017 17:07   Korupsi
Ijtihad Melawan Korupsi

Entah sampai kapan korupsi di negeri ini akan berakhir. Kian hari, ia semakin merajalela menggerogoti setiap sendi kehidupan para elit pejabat negeri ini. Korupsi sudah mencapai titik kulminasinya dan menjadikan Indonesia sebagai negeri darurat korupsi. Ia sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu di telinga publik kita. Mereka sudah merasa akrab dengan istilah yang sebenarnya mengerikan itu.

Sebenarnya publik sudah muak dengan berita-berita operasi tangkap tangan (OTT) dan kasus-kasus korupsi lainnya. Beberapa Bupati dan Wali Kota di daerah banyak yang terjaring operasi tangkap tangan karena tersangkut kasus korupsi yang sangat merugikan rakyat. Yang terbaru adalah tertangkapnya Wali Kota Batu Jatim bersama empat orang dalam OTT pada Sabtu 16/9/2017.  Setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan penangkapan Wali  Kota Tegal Siti Masitha dan Bupati Pamekasan Ahmad syafii dalam operasi tangkap tangan juga.

Kasus di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus korupsi yang menimpa para pejabat elit negeri ini. Seperti halnya skandal kasus korupsi e-KTP yang sampai hari ini masih menjadi trending topik dari pada kasus-kasus korupsi lainnya. Kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengusaha, penguasa dan politisi di Senayan. Salah satunya Ketua DPR RI Setya Novanto. Sehingga tidak berlebihan ketika banyak pihak menyebutnya sebagai korupsi berjamaah.

Kemuakan publik atas tindak pidana korupsi ini sepertinya akan tetap berlanjut, mengingat adanya upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) melalui Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK yang sampai saat ini tetap melakukan kajian-kajian terhadap keberadaan KPK. Apalagi sampai ada usulan pembekuan KPK dari Pansus Angket. Padahal, jelas-jelas usulan ini sangat menguntungkan para  koruptor. Hal ini merupakan salah satu indikasi ketidak seriusan DPR melawan korupsi.

Usulan pembekuan KPK adalah isu yang paling menjengkelkan  bagi seluruh saya dan tentu bagi yang lain, sepanjang tahun 2017 ini. Bagaimana tidak, lembaga yang selama ini sangat getol melawan korupsi dengan berbagai cara dan upaya, mau dibekukan. Terlebih, usulan pembekuan ini sangat tendensius, mengingat ada banyak angggota DPR yang terlibat dalam skandal korupsi mega proyek (e-KTP). Sehingga DPR terkesan mau melakukan abuse of power kepada KPK atas apa yang menimpa para elit politisi di Senayan seperti Setya Novanto dan anggota-anggota  DPR yang lain. Dalam hal ini, saya menilai ada konspirasi para elit politisi (koruptor) yang tak sudi dijamah oleh KPK.

A. Bakir Ihsan menyatakan bahwa, korupsi tidak hanya melulu tentang uang, tetapi bisa menjelma secara terselubung dalam anggaran  (kebijakan) yang dilegalkan. Pada titik ini korupsi tidak hanya terkait  dengan pelanggaran terhadap aturan hukum (legal-formal), tetapi juga pada kerugian akibat kebijakan yang menyimpang. Sebagaimana yang dikutip oleh A. Bakir Ihsan dalam bukunya Menyebar Toleransi Menyemai  Harmoni, 2009, 119-120), David M. Chalmers mendefinisikan korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai  keuangan yang membahayakan ekonomi.

Syed Husen Alatas (1987) mengkalasifikasikan korupsi pada tiga klasifikasi. Pertama, korupsi kelas teri. Yaitu korupsi sebagai sebuah tindakan penghianatan terhadap kepercayaan. Kedua, korupsi kelas menengah. Yaitu penyimpangan kekuasaan (abuse of power) baik, untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya, tanpa memperoleh keuntungan material. Seperti lobi-lobi yang lazim dilakukkan oleh para elit politik kita untuk menggolkan kepentingan kelompoknya. Ketiga, korupsi kelas berat. Yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa untuk meraih keuntungan material. Dalam hal ini rentan terjadi perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha.

Pada intinya, publik harus bersepakat bahwa, korupsi sangat merugikan negeri ini. Perilaku korup merupakan tindakan amoral yang meruntuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh perjuangan bangsa. Betapa banyak yang menderita  disebabkan perilaku kotor para koruptor ini. Rakyat menjadi sengsara, kemiskinan dan pengangguran merajalela.

Apapun bentuknya dan serendah apapun levelnya, yang namanya korupsi tetap berbahaya.  Tidak hanya pada orang lain dan negara, tetapi juga pada diri dan keluarganya. Perilaku korupsi, disamping melanggar hukum, juga melanggar norma dan tata nilai yang ada. Indonesia sebagai negara yang menjujung tinggi norma dan tata nilai, tentu tidak mentolerir perilaku korup tersebut, apapun bentuknya.

Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik dan sadar akan pentingnya menjaga bangsa ini dari bahaya laten korupsi, wajib hukumnya melakukan ijtihad melawan korupsi. Secara terminologi ijtihad adalah mengerahkan segala daya dan upaya dengan penuh keteguhan serta kegigihan. Dalam hal ini berarti, kita wajib mengerahkan segala kekuatan untuk melawan korupsi.

Ijtihad melawan korupsi bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Diantaranya, melakukan edukasi anti korupsi sedini mungkin kepada anak-anak muda baik, melalui pendidikan formal maupun non formal. Ini  sebagai langkah penyadaran dan pencegahan bagi tumbuh kembangnya generasi yang korup. Penyadaran dan pencegahan merupakan langkah yang paling efektif dalam menghentikan laju korupsi yang kian hari kian berpopulasi di negeri ini.

Langkah yang kedua, yaitu melakukan pengawasan terhadap para pemangku kebijakan agar tidak melakukan penyimpangan kekuasaan. Baik secara individu maupun kelompok. Setiap  kali ada pejabat yang melakukan tindakan yang mengarah pada kkorupsi, maka  dengan mudahnya kita mengingatkannya, barangkali dia lupa ataupun sedang khilaf.

Kemudian langkah berikutnya, yaitu melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang setiap kali menemukan pelanggaran (korupsi) yang dilakukan oleh para pejabat kita. Ini diperlukan keseriusan. Karena jika tidak, kita akan terjebak pada korupsi dengan wajah yang lain seperti halnya sogok sebagai uang tutup mulut, misalnya.

Penulis sendiri sadar, bahwa langkah-langkah ini tidak mudah dijalankan. Butuh keseriusan dan kegigihan ekstra untuk menjalankannya. Maka dari itu, kita harus senantiasa berijtihad melakukan perlawanan dengan segala macam bentuknya pada korupsi. Tanpa ijtihad, mustahil kita bisa melawannya. Jadikan korupsi sebagai musuh bersama bangsa ini. Berijtihad melawan korupsi berarti menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.