Tuntutan Pada Agus Setiawan Jong Salah Alamat

22 Jul 2019 18:02   Hukum
Tuntutan Pada Agus Setiawan Jong Salah Alamat
Foto: xtrempoint.com

Surabaya - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimaz Atmadi dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, menjatuhkan tuntutan 6 Tahun 6 bulan penjara kepada Agus Setiawan Jong. 

JPU menilai secara subyektif, bahwa  terdakwa melangar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, Juncto UU RI Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor), juncto pasal 55 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong dengan pidana selama 6 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan".Kata Dimaz membacakan surat tuntutannya, di Pengadilan Tipikor, Sidoarjo, Senin (22/7).

Selain hukuman Badan, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp. 200 Juta atau diganti hukuman kurungan selama 6 bulan apa bila tidak dapat membayar besaran denda yang disebutkan JPU.

Hal hal yang meringankan menurut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong belum pernah melakukan tindak pidana, bersikap sopan selama persidangan dan sudah berusia lanjut.

Sedangkan hal hal yang memberatkan kata JPU, terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga dituntut untuk mengganti uang sebesar Rp. 4,9 Miliar, yang diklaim JPU sebagi kerugian negara.

Usai mendengar tuntutan JPU, Agus Setiawan Jong langsung bereaksi dengan menyumpahi Jaksa. 

"Saya tidak bersalah, Hukum karma itu pasti berlaku," ujar Agus Jong, sambil menuju ruang sel tahanan pengadilan Tipikor, Sidoarjo, Jatim.

Dikesempatan yang sama, Kuasa hukum Agus Setiawan Jong, Hermawan Benhard Manurung menyatakan, JPU dalam tuntutannya tidak dapat membuktikan unsur melawan hukum dalam ketentuan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU Tipikor.

"Jelas dan gamblang bahwasanya penuntut umum tidak dapat membuktikan pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Tipikor, apa lagi Pasal 55 (KUHP),"papar Benhard.

Alasannya, Sambung Benhard. JPU dalam surat tuntutannya menyebut, sifat melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, diarahkan oleh Penuntut Umum dengan Permendagri Nomer 13 tahun 2016 dan Permendagri Nomer 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Perwali Nomer 25 tahun 2016 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban hibah, tidak dapat dibenarkan.

"Subyek hukum dalam Permendagri dan Perwali itu adalah pemberi dan penerima hibah, bukan penyuplai barang, jadi tidak dapat dibenarkan,"kata Benhard.

Benhard menanadaskan, surat tuntutan yang dibuat oleh JPU terlalu dipaksakan hingga mengakibatkan pembiasan dan keluar dari konteks perbuatan Pidana yang didakwakan.

Surat tuntutan tersebut menurut Benhard, lebih cocok di tujukan pada penerima atau pemberi hibah dan bukan kepada Agus Setiawan Jong.

"Salah alamat kalau ditujukan pada Agus Jong, Pekan depan akan kami sampaikan semuaya dalam nota pembelaan," [email protected] [Dem].