Pilkada Serasa Pilpres?

Pilkada Serasa Pilpres?

DITULIS USER

Hazairin Pohan
ngopiOPINI 19 Feb 2017 WIB

SETELAH casting the ballot di bilangan Cikini, saya pun pulang ke rumah. Hanya beberapa langkah saja, dan kemudian melanjutkan membaca pesan-pesan yang masuk, termasuk dari puluhan WA group.

Masih saja ramai di berbagai group. Masih pula ada teman-teman berkampanye sejak dinihari tadi untuk mendukung calon favoritnya. Masih juga berseliweran meme atau pesan-pesan fitnah yang menistakan ulama. Masih belum puas rupanya dengan fitnah dan serangan dari orang-orang atau kelompok yang merasa memiliki sendiri Republik ini, dan kita dianggap ’anak kost’. Belum puas tampaknya mereka.

Upaya provokasi agar aksi 112 —ketika para ulama dan habib berzikir memohon kepada Allah agar negeri ini membaik— melanjutkan aksi-aksi umat Islam yang sama sebelumnya, gagal pula. Gerakan yang siap memprovokasi keadaan untuk menyudutkan umat Islam ini tidak kesampaian. Lantas, apa lagi yang ingin ‘dimainkan’ sebagai issue?

Gema pernyataan seorang mantan narapidana dalam perkara pembunuhan pun ikut meramaikan. Sesudah diberikan grasi, diundang ke istana bahkan ikut hadir sebagai VIP di tengah debat Paslon, telah menunjukkan siapa dan apa kontribusinya kepada siapa dan untuk merugikan pihak yang mana. Ini gamblang terbaca jelas.

Sang mantan Napi pun melancarkan serangan fitnah kepada seorang mantan presiden ini langsung dijawab kontan. Dengan jelas terbaca strategi dan taktik buruk yang ingin memengaruhi Pilkada yang tinggal beberapa jam saja. Pesan yang salah pada waktu yang salah pula. Dan, ini pastilah counter-productive. Dengan gamblang, politisi kelas pakter tuak atau warung kopi di kampong pun bisa membaca apa yang terjadi.

Pengangkatan kembali incumbent ke posisi semula sebagai Gubernur DKI juga menjadi salah satu indikator adanya keinginan menang-menangan, walaupun harus menabrak UU, dan bahkan menggulirkan dinamika politik di Senayan dengan resminya pengajuan hak-angket.

Tak henti-hentinya negeri kita tercita dilanda prahara. Kenapa? Ini soal pengelolaan negeri —politicking bertujuan menang-menangan bukanlah tindakan kenegarawan— karena tidak lagi mengacu pada Konstitusi, kepada sejarah, dan kepada impian para founding fathers bahwa rakyat-lah pemilik dan pewaris sah negeri ini.

Di luar sana rakyat menunggu. Para intelektualpun resah. Ada apa yang terjadi di Republik ini? Dapat dibayangkan, ketika hak-angket bergulir, aksi demo pun mulai dan marak. Negeri ini akan terguncang-guncang apabila kemarahan dan rasa keadilan kelompok masyarakat tidak terakomodasi dengan baik. Jika pemerintah ingin menciptakan iklim ekonomi yang kondusif tampaknya ketidakmampuan mengontrol keadaan yang ditimbulkan karena kurang kompeten mengelola politik dan negara ini akan counter-productive. Ekonomi negeri pun kian terpuruk.

Begitulah dahsyatnya Pilkada kali ini. Pilkada serasa pilpres memang akhirnya confirmsAt all cost ada yang ingin memenangkan pertarungan ini, sah atau tidak sah, jujur atau curang. Institusi negara pun kian lemah dan tergoda untuk kepentingan partisan. Kredibilitas merosot jauh.

Jelas ada kegelisahan di pihak ‘pencoleng negeri’. Ada ketakutan dikejar bayang-bayang sendiri. Sejujurnya, ini kegelisahan yang tak perlu. Segala cara pun dilakukan, dan ini tidak menolong keadaan kita.

Jika berbagai maneuver politik —termasuk kriminalisasi ulama— yang kian marak, mengingatkan saya pada prolog 1965 sebelum pemberontakan komunis yang berdarah-darah dan terjadinya perang saudara. Jika ini dianggap penting untuk mengubah preferensi pastilah gagal: membunuh nyamuk dengan meriam.

Bangsa kita memiliki ingatan pendek. Kita jarang mau belajar sejarah dan memahami negeri ini dengan baik. Untuk karakter pemilih di Jakarta ini, meskipun dianggap terbaik nasional, tak urung karakter ‘pemilih tradisional’ masih kuat. Preferensi tidak mudah diubah. Malah maneuver yang salah menjadi counter-productive, merugikan diri-sendiri. Jadi, fitnah dan kebohongan itu hanyalah menjadi bensin di tengah kebakaran. Preferensi mereka tidak berubah, bahkan kebencian dan kemarahan rakyat yang ditimpa kesusahan kian meningkat. Ujung-ujungnya menyulut kerusuhan yang kembali membuat negeri ini jalan di tempat. Sangat disayangkan.

Ikatan primordialisme: preferensi berdasarkan agama, suku, etnis masih sangat kuat, lebih dari 80 persen, kata sebuah survey. Hanya belasan persen yang sudah tidak menggunakan preferensi agamanya untuk menetapkan calon pilihannya. Mereka pemilih rasional: siapa yang terbaik kita pilih. Memilih pemimpin yang lebih baik dan tepat, seorang pemimpin yang amanah, kompeten dan berintegritas tinggi menjadi tujuan semua kita.

Gara-gara seseorang negeri ini terguncang-guncang. Bangunan sosial yang harmoni di Jakarta, bahkan di seluruh negeri, seakan-akan tercabik-cabik, terbelah karena pilihan. Social distrust meningkat tinggi di antara teman maupun keluarga yang sebelumnya baik-baik saja. Ada apa? Strategi pihak lawan apa yang dimainkan terhadap negeri kita? Apa memang ada pihak luar yang ingin Republik ini hancur?

Sebenarnya sah-sah saja berbeda pilihan dalam suasana demokrasi. Tetapi kali ini beda. “Pilkada serasa Pilpres,” kata orang. Meskipun tadi, ketika menggunakan hak-pilih saya merasa situasi kalem-kalem saja. Kenapa? Karena orang yang menggunakan hak-pilih mereka telah menetapkan pilihannya sejak berbulan-bulan yang lalu.

Semua tim paslon kabarnya telah membentuk unit untuk memantau irregularities di mana politik uang, intimidasi, tekanan, paksaan, persuasi terus bermain.

Beredar pula info, ada tim Paslon siap membayar Rp. 1 juta untuk per suara. Panjar telah dibayar, nanti setelah dibuktikan dengan foto telah memilih calon anjuran, maka sisanya akan dibayar. Namun, dalam kondisi TPS yang transparan bisa melihat pemilih memfoto surat suaranya, atau selfie hal itu tidak memungkinkan.

Tak juga menurunkan kecurigaan bahwa triliunan rupiah telah siap digelontorkan melalui ‘serangan fajar’, dilanjutkan dengan ‘serangan dhuha,’ bahkan ‘serangan ashar’. Serangan fajar adalah pemberian uang pada saat dinihari menjelang subuh. Serangan dhuha adalah ketika kita menuju TPS atau setelah selesai menggunakan hak pilih, ada pihak-pihak yang menghampiri, menawarkan amplop. Juga termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang tidak berhak ikut memilih. Ratusan ribu e-KTP telah ditangkap. Berapa ratus ribu lainnya yang tidak tertangkap, dan ini untuk apa kalau bukan untuk kecurangan?” seperti komentar di medsos.

Tak ayal ada paslon yang yakin bila kejujuran yang menjadi rule, maka mereka akan menang. Jika Pilkada berjalan fair dan adil, dalam suatu proses yang benar, maka tujuan kita untuk memilih pemimpin terbaik akan tercapai. Tetapi, ada pihak-pihak yang khawatir kepentingannya terganggu bahkan digagalkan dank arena itu terpancing untuk melakukan kecurangan-kecurangan seperti dikemukakan di atas. “Kami khawatir, IT pun digunakan untuk pencurian suara,” untuk ‘menyedot’ data dari otoritas resmi, kata mereka, menambahkan kekhawatiran atas ketidakjujuran menjadi rule!.

Lalu, apa pula ‘serangan ashar’? Kabarnya, ini permainan setelah selesai pemilihan di TPS. Ada uang dalam jumlah besar siap digelontorkan, “asal saja panitia mau teken berita acara, dan hasilnya pun siap ‘direkayasa’.

Karena potensial kecurangan yang sedemikian besar, maka muncul pula relawan-relawan pemantau TPS, terbuka atau tertutup. Saksi resmi dari partai pendukung sudah ada, tetapi mereka khawatir saksi juga bisa ‘bocor’, karena itu ada relawan bayangan terbuka atau tertutup.

Dari sebuah organisasi keagamaan, mereka membentuk 13 ribu pemantau yang mencatat irregularities dengan data lengkap. Mereka bukan relawan sembarangan. Mereka adalah citizens concerned, dan mereka adalah golongan berpendidikan dan berpenghasilan yang baik. Mereka tidak rela jika demokrasi dicederai. Mereka tidak ingin kecurangan ini menghasilkan pemimpin palsu, yang tidak benar dan tidak haq. Di kelompok citizens concerned hadir pula pecinta demokrasi yang berniat mengawal Pilkada DKI ini.

Bila orang siap menggelontorkan triliunan rupiah untuk ‘membeli’ suara, mendatangkan orang dari negeri lain, membeli ‘otoritas sah’ untuk kemenangan ini pastilah ada taruhan yang lebih besar. Jika puluhan triliun siap digelontorkan, dalam hitung-hitungan cost-benefit maka ada ribuan triliunan yang menjadi taruhan.

Pertarungan pembentukan opini juga luar biasa. Ada yang membayar buzzers milyaran rupiah untuk membantu pihaknya. Mereka lupa, medos itu permainan elit. Hasilnya; keterbelahan di kalangan rakyat meningkat. Dan, rakyat pemilih yang kian menderita tidak terpengaruh. Mereka sudah memiliki informasi sendiri dan kedekatan dengan kelompok berdasarkan kesamaan itu tetap memainkan peranan terpenting. Mereka lupa dengan adagium: “if you want to change your image, change the reality!” Jika realitasnya memang buruk sebelumnya, bahkan cenderung lebih parah karena pengulangan (kambuhan) maka citra itu kian hancur. Ledakan emosi karena tidak mampu mengontrol diri dan melahirkan statement yang sama saja dengan sebelumnya adalah suatu kesia-siaan. Politisi harus sadar, pekerjaan komunikasi politik bukan enteng.

Atau taruhan politik? Agenda terdekat adalah Pemilu dan Pilpres 2019, dua tahun lagi. Jabatan gubernur menjadi tiket untuk Pilpres. Jadi, siapapun terpilih memiliki kans untuk jabatan presiden atau wakil, begitu kata pengamat. Termasuk dalam agenda adalah pertarungan partai politik. Keadaan negeri selama 2 tahun terakhir merupakan ujian bagi parpol, dan ini akan menentukan bagaimana pileg di tahun 2017. Jelas, ada yang tersingkir, ada pula yang moncer, yang lain begitu-begitu saja. Maka, Pilkada DKI sebagai barometer nasional menjadi penting.

Ada lagi pertarungan politik yang strategis: menyangkut percaturan politik internasional di kawasan Asia Pasifik. Penguasaan politik penting untuk menjamin kepentingan ekonomi. Pengalaman Yahudi di Eropa sebelum Perang Dunia II menjadi bukti kuat. Sebelum PD II, semua industri, perbankan, media, perguruan tinggi, seni budaya dikuasai orang-orang Yahudi. Tetapi, kekuatan ini tidak menjamin dan mengamankan mereka yang akhirnya jutaan terbunuh. Karena itu, ketika mereka beremigrasi ke Amerika, mereka pun masuk ke dunia politik.

Bila menyangkut politik internasional maka keadaan menjadi lebih kompleks. Indonesia negara kunci di ASEAN karena menjadi ‘the natural leader’ sekaligus ‘the backbone’ organisasi regional ini. ASEAN menjadi forum utama di Asia Pasifik yang menjadi titik-temu atau bahkan titik-api persaingan AS, RRC, Rusia, dan Jepang. Perubahan di Amerika dengan terpilihnya Donald Trump memaksa kita untuk mengalkulasi ulang apa yang terjadi. Apakah China akan menggantikan peran AS? Apakah Pax Americana akan digantikan oleh Pax Sinica? Dalam konteks persaingan global yang kini telah bergeser di Asia Pasifik ini pula yang menjadikan Indonesia sangat penting. Di Indonesia ini pula para aktor internasional ingin menanamkan pengaruhnya to tip the balance in their favor, kata pengamat.

Begitu kompleksnya Pilkada DKI sekarang. Ya. Negeri ini sedang berada di persimpangan jalan. Salah-salah memilihdirection kita akan menuju ke neraka. Tentu tidak boleh spekulatif, karena apa yang telah kita miliki jangan dikorbankan untuk memenuhi hasrat politik demi kekuasaan. Kekuasaan politik demi kepentingan ekonomi walaupun mengorbankan tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh pendiri negara dan telah dituangkan ke dalam UUD 1945 adalah penghinatan terhadap the founding fathers.

Pertarungan di era globalisasi kian dahsyat. Hanya dengan kepemimpinan tepat yang amanah dan committedterhadap cita-cita Proklamasi yang akan menghantarkan kita kepada kejayaan negeri ini di tengah-tengah pergaulan bahkan fierce competition di antara aktor-aktor global yang bisa menjerat kita ke arah yang salah. Di sini letaknya kepentingan kepemimpinan (strong leadership) dengan wawasan dan visi yang valid.

Dalam konteks politik internasional ini kita harus tetap menjunjung tinggi politik luar negeri bebas dan aktif untuk diabdikan bagi kepentingan nasional, di mana rakyat adalah aktor, pemilik dan pewaris sah negeri ini. Prinsip ini jangan digadaikan, apalagi untuk kepentingan jangka-pendek.

Dulu kita pernah terjebak dalam persaingan Uni Soviet – RRC, yang menghasilkan sejarah pemberontakan PKI 1948 ketika faksi Soviet unggul, dan pada poros Jakarta-Beijing-Pyongyang ketika faksi Soviet dikalahkan oleh faksi komunis RRC yang berujung pada pemberontakan G30S/PKI.

Kita pernah pula terjebak dengan persuasi Amerika untuk invasi militer ke Timor Timur, demi semangat anti-komunis karena setelah ‘carnation revolution’ yang memberi angin bagi kelompok komunis di Timor Timur, Amerika tidak ingin ada ‘enclave’ di Asia Tenggara, sementara Perang Vietnam masih membara dan ‘teori domino’ yakni jatuhnya negara-negara di Asia Tenggara ke dalam pelukan komunisme.

Pelanggaran prinsip politik luar negeri bebas aktif, telah diingatkan oleh Bung Hatta, akan merugikan perjuangan nasional kita. Ini gejala yang sangat membahayakan negeri kita tercinta.

Pilkada serasa Pilpres ini memang taruhannya bergema di panggung politik internasional dan seyogianya membuat kita semakin waspada. Tetapi, dengan pilkada yang jujur dan adil, kita yakin ibukota negeri ini akan berhasil memilih pemimpin terbaik. Sebaliknya, masa kelam akan terus menghantui kita dan negeri ini akan terseok-seok berjalan di kegelapan.

 

Jakarta, 15 Februari 2017

Penulis : Hazairin Pohan

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.